Jakarta, (ANTARA) - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan Badan Kehormatan (BK) DPR belum bekerja secara efektif untuk menegakkan citra dan kehormatan lembaga legislatif. "Pada 2012, DPR banyak disorot publik karena dugaan pelanggaran etika oleh anggotanya. Sayangnya, BK tidak tegas dalam memberikan sanksi sehingga pelanggaran etika oleh anggota DPR terus terulang," kata Sebastian Salang di Jakarta, Minggu. Ia menyampaikan Evaluasi Akhir Tahun Formappi dengan tema "Rapor Merah DPR 2012" di Kantor Formappi, Jalan Matraman, Jakarta Timur. Meskipun BK sudah memberikan sanksi kepada 28 anggota DPR sejak 2009 hingga 2012, tetapi Sebastian mengatakan hal itu tidak memiliki efek jera karena sanksi yang dijatuhkan ringan. "Bahkan, muncul penilaian di masyarakat bahwa BK membela rekan sejawatnya, yaitu sesama anggota DPR dan anggota partai," ujarnya. Dia juga mencontohkan kegiatan kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri yang selama tahun anggaran 2011-2012 dilakukan 53 kali. Meski Ketua BK DPR dan pimpinan DPR telah menyampaikan gagasan moratorium, tetapi studi banding tetap dilakukan. "BK DPR tidak berdaya memberikan sanksi bagi anggota DPR yang 'plesiran' ke luar negeri atas nama studi banding," katanya. Karena itu, Formappi merekomendasikan dan mendorong supaya BK DPR bertindak lebih tegas dengan memberikan sanksi yang bisa memberikan efek jera kepada anggota DPR yang melanggar etika dan peraturan perundang-undangan. "Rekomendasi ini sebenarnya sudah disahkan DPR tetapi tidak dijalankan yang menunjukkan tidak ada upaya perbaikan diri. Perlu kesadaran politisi Senayan untuk bisa memperbaiki lembaga DPR," katanya. (*/jno)