Solo, (Antara) - Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional II Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang dihadiri sekitar 8.000 peserta di Diamond Convention Center, Kota Solo, Jumat (13/2) malam. Kehadiran Presiden Jokowi di Munas Hanura didampingi Ketua Umum Hanura Wiranto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Selain itu, pada Munas II Hanura juga hadir tamu undangan lain sejumlah tokoh parpol, baik dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) maupun Koalisi Merah Putih (KMP) serta sejumlah pejabat negara, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, serta sejumlah tokoh nasional lainnya. Tokoh parpol yang hadir dalam munas, antara lain politikus Partai Golkar Akbar Tanjung, Agung Laksono, dan Nurdin Halid, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, dan anggota Tim sembilan, Jimly Assidiqie, serta Ketua Muhammadiyah Din Syamsudin. Bahkan, sejumlah menteri juga ikut hadir, antara lain Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, serta Menteri PAN-RB Yudy Crisnandy. Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut mengatakan pemerintah akan mengarahkan negara ini, pemerataan karena penduduk miskin di Indonesia dari data yang ada sekitar 11 persen atau 28 juta jiwa. "Saya tidak percaya dengan data penduduk miskin itu, saya setelah melihat sendiri ke lapangan ternyata kondisinya sangat berbeda," kata Jokowi. Menurut Jokowi, ketika dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta mendapatkan laporan jumlah penduduk miskin sekitar 3,8 persen. Tetapi, setelah dirinya meninjau ke lapangan di Jakarta ternyata bertambah 3,7 persen. Bahkan, Jokowi ketika berkunjung ke Malaysia jumlah TKI sebanyak 2,3 juta berasal dari Indonesia dan 1,2 juta orang di antaranya, ilegal. Hal ini adalah martabat bangsa yang sangat memalukan karena Indonesia salah satu negara pemasok tenaga kerja pembantu rumah tangga. "Kami sudah meminta Menteri Tenaga Kerja untuk menghentikan pengiriman TKI pembantu rumah tangga," kata Jokowi. Karena itu, pemerintah segera melakukan pemerataan dengan cara memberikan bantuan dengan alat mesin pertanian, pupuk, membangun waduk dan irigasi untuk para petani. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan pemberantasan korupsi seperti Singapura, masyarakat sejahtera karena termasuk terbersih dari korupsi. Bahkan, pemerintah juga tidak henti-hentinya melawan dan memberantas para bandar narkotika, karena akibat narkoba jumlah penduduk yang meninggal dunia mencapai sekitar 50 orang per hari. Oleh karena itu, jumlah bandar dan pengedar narkotika yang sudah divonis mati ada sebanyak 64 orang dan enam orang di antaranya sudah dilaksanakan eksekusi. "Pemerintah menolak grasi hukuman mati, karena Indonesia sudah dinyatakan darurat narkoba," katanya. (*/jno)