Jakarta, (Antara) - Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyiratkan perubahan arah dukungan atau koalisi PPP yang digagas kubu Romahurmuziy tidak sah, karena dilakukan melalui forum yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. "Dukungan resmi PPP kepada Pak Prabowo itu produk Rapimnas 19 Mei di Hotel Aston, Jakarta. Perubahan arah koalisi harus melalui forum yang memiliki kewenangan untuk mengubah arah koalisi," kata Suryadharma Ali saat menghadiri pertemuan Ketua DPW PPP se-Indonesia yang turut dihadiri Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair, Jajaran Mahkamah PPP, dan sejumlah pengurus DPP PPP di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa. Suryadharma mengatakan perubahan arah koalisi bahkan tidak bisa dilakukan seorang ketua umum, maupun melalui rapat harian DPP. "Dari sisi hukum itu tidak bisa dilakukan. Apalagi dilakukan oleh ketua umum palsu," kata dia. Sebelumnya, PPP kubu Romi menggelar Muktamar PPP ke-VIII di Surabaya yang hasilnya menunjuk politisi PPP Romahurmuziy (Romi) menjadi Ketua Umum secara aklamasi. Seusai muktamar tersebut, Romi juga menyatakan PPP mendukung kubu Jokowi. Menurut Suryadharma, muktamar itu dan produk-produk yang dihasilkan tidak sah. Muktamar baru akan dilakukan 30 Oktober hingga 2 November 2014. PPP kubu Suryadharma telah mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk tidak mengesahkan hasil Muktamar VIII versi Romi. (*/jno)