Politisi Pan Nilai SBY Tahu Demokrat "Walkout"
Selasa, 30 September 2014 12:37 WIB
Jakarta, (Antara) - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Didi Supriyanto menilai Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengetahui bahwa fraksi partainya di DPR akan melakukan "walkout" dari sidang paripurna pengesahan UU Pilkada pekan lalu.
"Menurut pendapat saya sebuah putusan fraksi adalah merupakan pelaksanaan dari keputusan DPP Partai yang tentunya (juga) sepengetahuan Susilo Bambang Yudhoyono sebaga ketua umum," ujar Didi yang dihubungi dari Jakarta, Senin.
Pernyataan Didi menanggapi keputusan Partai Demokrat yang "walkout" dari sidang paripurna pekan lalu karena opsinya dalam UU Pilkada tidak diakomodir.
Berdasarkan perkembangan pemberitaan, Susilo Bambang Yudhoyono seolah tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan "walkout" itu.
Didi menilai setidaknya ketua umum pasti mengetahui apa yang terjadi di sidang paripurna dan langkah-langkah yang diambil partainya berdasarkan hasil laporan anggotanya.
"Apalagi alat komunikasi semakin canggih," nilai dia.
Meskipun demikian Didi mengatakan sikap politik dan keputusan "walkout" yang dilakukan oleh Partai Demokrat dalam sidang paripurna sama sekali tidak menyalahi demokrasi dan konstitusi.
Justru, kata dia, apabila ada partai yang kecewa atau marah terhadap sikap politik Partai Demokrat, maka hal itu menjadi aneh, sebab partai lain tidak berhak melakukan intervensi terhadap sikap politik Partai Demokrat.
"Partai lain tentunya tidak memiliki hak untuk mengintervensi dan beranggapan bahwa Partai Demokrat harus ikut atau menuruti (sikap partai lain). Itu independensi partai masing-masing termasuk Partai Demokrat," ujar dia.
Didi sendiri sebagai politisi PAN, memiliki pandangan berbeda dengan partainya soal UU Pilkada.
Sebelumnya Didi secara pribadi telah menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebaiknya tetap dipertahankan, karena DPRD tidak bisa mewakili hak konstitusional publik.
Dia berpandangan hakikat pilkada adalah memilih calon kepala daerah untuk memimpin rakyat di daerah tersebut, sehingga sangat logis jika kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat yang akan dipimpinnya. (*/sun)
Pewarta : 172
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
PAN Sumbar bagikan 80 ton beras hingga 30 unit ambulans gratis bagi masyarakat
14 September 2025 20:04 WIB
Atlet China Pan Zhanle pecahkan rekor dunia untuk raih emas gaya bebas
01 August 2024 9:34 WIB, 2024
Bulatkan tekat maju di Pilkada 2024, Mustika Yana mendaftar ke Nasdem dan PAN Pasaman Barat
02 May 2024 22:32 WIB, 2024
Terpopuler - Polhukam
Lihat Juga
Legislator: Percepat Pembangunan Gedung Rehabilitasi Pecandu Narkoba
08 January 2018 18:30 WIB, 2018
Kapolres Padang Pastikan Pilkada Jadi Prioritas Pengamanan Tahun Ini
06 January 2018 14:03 WIB, 2018
Demi Rp100 Juta, Tiga Kurir Ini Nekat Bawa 1,3 Ton Ganja dari Aceh ke Jakarta
04 January 2018 19:49 WIB, 2018
Kejari Pesisir Selatan Nyatakan Tidak Pernah Terima Tembusan Diversi Lakalantas
04 January 2018 17:53 WIB, 2018