Surabaya, (Antara) - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pihaknya sudah menjalin kesepakatan dengan Presiden Terpilih Joko Widodo dan Tim Transisi untuk menentukan "nasib" parpol pendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada pertengahan September mendatang. "Kita sepakat untuk menuntaskan parpol pendukung Jokowi-JK pada pertengahan September, jadi kami masih bersama Jokowi-JK, tapi semuanya akan lebih jelas lagi pada pertengahan September," katanya setelah bertemu 60-an kiai muda se-Jatim di Surabaya, Sabtu sore. Didampingi koordinator acara "Bahsul Masail Kebangsaan" Gus Ali Makki Zaini dari Pesantren Bahrun Hidayah, Srono, Banyuwangi, ia menjelaskan pihaknya juga tidak mengetahui nama menteri dari kader PKB, karena semuanya akan ditentukan pada pertengahan September itu. "Termasuk, apakah saya akan tetap menjadi pemimpin PKB atau menjadi menteri, tentu semuanya akan saya konsultasikan dengan Pak Jokowi dan juga dengan pengurus PKB," kata Muhaimin yang mendapat dukungan dari 60-an kiai muda se-Jatim yang menjadi peserta Bahsul Masail Kebangsaan itu untuk menjadi ketua umum DPP PKB lagi. Dalam pertemuan itu, keponakan mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, juga membantah tentang adanya konflik antara Dewan Syuro dengan Dewan Tanfidz DPP PKB. "Itu tidak benar, tapi memang ada pihak-pihak yang berupaya mengadu Dewan Syuro dengan Dewan Tanfidz. Yang pasti, perbedaan pandangan itu tidak ada," katanya. Apalagi, dirinya juga menyerahkan sepenuhnya kepada peserta Muktamar PKB di Surabaya pada 31 Agustus - 1 September, apakah mereka masih mau dengan dirinya atau tidak. "Itu akan kita bahas dalam muktamar," katanya didampingi Ketua DPW PKB Jatim H Halim Iskandar. Dalam pertemuan puluhan kiai muda (gus/lora) dari sejumlah pesantren di Ponorogo, Kediri, Jombang, Malang, Surabaya, Bangkalan, Sumenep, Banyuwangi, Situbondo, Jember, Probolinggo, Pasuruan, dan sebagainya, koordinator "Bahsul Masail Kebangsaan" Gus Ali Makki Zaini meminta DPP PKB menindaklanjuti masukan para kiai muda itu. "Kami meminta DPP PKB untuk mendorong RUU yang melarang aliran yang anti-Pancasila, kami juga meminta DPP PKB untuk mendorong kebijakan penyetaraan ijazah dari lembaga pendidikan pesantren dan lembaga pendidikan umum," katanya. Selain itu, kata kiai muda dari Pesantren Bahrun Hidayah, Srono, Banyuwangi itu, para kiai muda juga mendesak DPP PKB untuk meningkatkan jumlah jam belajar untuk mata pelajaran pendidikan agama yang selama ini hanya dua jam. "Yang tak kalah pentingnya, kami juga meminta DPP PKB untuk menjadikan Muktamar Surabaya 2014 sebagai ajang rekonsiliasi total PKB, terutama dengan para caleg PKB yang gagal agar tidak mutung (memutuskan hubungan). Kami juga mengusulkan PKB untuk membentuk Mahkamah Etika yang berisi kalangan nonstruktural," katanya. Menanggapi masukan para kiai muda se-Jatim itu, Muhaimin Iskandar berjanji akan membahas masukan itu dalam muktamar yang akan diikuti 5.000-an peserta dengan mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Terpilih Joko Widodo pada pembukaan 31 Agustus. "Acaranya akan diawali dengan musyawarah pimpinan wilayah PKB se-Indonesia pada 30 Agustus," katanya.(*/sun)