Rekanan Pengadaan Bus Gandeng Transjakarta Diperiksa Kejagung
Rabu, 18 Juni 2014 10:30 WIB
Jakarta, (Antara) - Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Rabu, mengagendakan memeriksa dua saksi rekanan pengadaan bus gandeng Transjakarta paket I dan II senilai Rp150 miliar di Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun anggaran 2012.
"Dua saksi diperiksa pada hari ini," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Rabu.
Kedua saksi itu, yakni, Susana Wijaya (Direktur Utama PT Saptaguna Daya Prima) dan Gunawan (Direktur PT Saptaguna Daya Prima).
Kejagung juga sudah memeriksa dua saksi lainnya, yakni, Indra Gunawan/Direktur PT Sandebaja Perkasa dan Susanto Lioe/Komisaris PT Sapta Guna Dayaprima.
Dalam kasus tersebut, Kejagung telah menetapkan dua tersangka yakni, GNW (Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print 35/F.2/Fd.1/05/2014, tanggal 16 Mei 2014.
HH (pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print 36/F.2/Fd.1/05/ 2014, tanggal 16 Maret 2014.
Kasus tersebut berbeda dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bus Transjakarta untuk Tahun Anggaran 2013.
Dalam kasus tersebut, Kejagung sudah menetapkan empat tersangka, di antaranya mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristino.
Tiga tersangka lainnya, yakni DA (pegawai negeri sipil Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dan ST (PNS Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta).
Selain itu P, Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT. (*/sun)
Pewarta : 22
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
BRI Peduli salurkan TJSL untuk pengadaan sarana penunjang UMKM Sigek Art Silungkang Duo
12 February 2026 19:14 WIB
Proses pengadaan kendaraan dinas kepala daerah Agam dimulai pada Oktober 2025
09 February 2026 12:50 WIB
DPRD Agam nilai pengadaan mobil dinas kepala daerah tak pas kondisi bencana
04 February 2026 18:00 WIB
Pemkot Padang dorong percepatan pengadaan tanah pengendalian banjir Batang Kandis
08 October 2025 18:48 WIB
BPJS-TK Pariaman ingatkan pentingnya perlindungan tenaga kerja dalam pengadaan barang dan jasa
03 October 2025 17:35 WIB