#RANPERDA

Kabupaten Agam, Sumatera Barat merupakan tempat belajar kabupaten dan kota di Indonesia dalam penyusunan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), karena ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat menunda rapat paripurna pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Perubahan Peraturan Daerah No 11 tahun 2016 tentang Pembentukan ...

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengajukan pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp101.078.598.831 atau Rp101.07 miliar dalam Nota Pengantar Kebijakan Umum Perubahan APBD dan ...

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bengkulu mempelajari penerapan tata kelola tanah ulayat melalui Peraturan daerah (Perda) ke DPRD Sumatera Barat Anggota Bapemperda ...

Pemerintah Kota Solok (Pemkot) Solok menerima penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat triwulan II tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.899.983.669 yang diserahkan langsung oleh ...

Direktur Utama Bank Nagari Muhammad Irsyad menjadi pemateri pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) optimalisasi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian ...

Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumatera Barat menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebesar Rp6.264.045.360 atau Rp6,26 ...

Sebelum "E-Perda Rancak" muncul pada Juni 2021, proses harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) di Sumatera Barat (Sumbar) menjadi hal yang merepotkan. Karena segalanya ...

Ketua Komisi III DPRD Sumatera Barat Ali Tanjung menyangsikan keseriusan Pemprov Sumbar untuk konversi Bank Nagari menjadi Bank Syariah karena penyertaan modal yang diusulkan pada APBD 2023 kecil. ...

DPRD dan Pemprov Sumatera Barat menunda pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi peraturan daerah karena ada satu muatan rancangan yang berubah usai ...