#PERDA DIBUAT UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT

Kumpulan berita perda dibuat untuk kepentingan masyarakat, ditemukan 31 berita.

Desember, peraturan baru tentang taksi daring mulai berlaku

Peraturan baru taksi daring dalam bentuk Peraturan Menteri mulai berlaku Desember, menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya. ...

Sijunjung sudah miliki Perda kawasan tanpa rokok, kini tahap sosialisasi

Pemerintah Kabupaten Sijunjung sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, kini tahap sosialisasi hingga sebulan ke depan. ...

Padang petakan lahan pertanian cegah alih fungsi untuk kepentingan lain

Dinas Pertanian Kota Padang, Sumatera Barat berupaya mencegah alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lain oleh masyarakat di daerah setempat, melalui program ...

Naik Predikat ke Nindya, Padang Upayakan Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak

Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat tengah mengupayakan pemenuhan indikator kota layak anak agar memperoleh kenaikan status dari predikat madya ke nindya. ...

DPRD Tanah Datar Tetapkan Tujuh Perda

DPRD Tanah Datar, menetapkan tujuh rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan pemerintah daerah setempat menjadi Perda. Wakil Ketua DPRD ...

Wabup Jawab 70 Pertanyaan DPRD Atas Delapan Ranperda

Wakil Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat, Zuldafri Darma menjawab sebanyak 70 pertanyaan atau tanggapan dari sembilan fraksi DPRD setempat atas delapan ...

DPRD Tanah Datar Tanggapi Delapan Ranperda

Sembilan fraksi di DPRD Tanah Datar, Sumatera Barat menyampaikan tanggapan dan pandangan umum terhadap delapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan ...

DPRD Terima Nota Penjelasan Delapan Ranperda

DPRD Tanah Datar, Sumatera Barat menerima nota penjelasan delapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dari Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi dalam sidang ...

DPRD Sumbar Setujui Ranperda Pengusahaan Air Tanah

DPRD Sumatera Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Air Tanah menjadi Peraturan Daerah untuk menjadi landasan hukum dalam melindungi ...

Presiden akan Evaluasi Aturan yang Tidak Sinkron

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah akan mengevaluasi sejumlah peraturan yang tidak sinkron dan yang dapat menciptakan multitafsir. ...