Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menegaskan hasil "real count" dan hitung cepat atau "quick count" tidak memiliki kekuatan hukum sehingga kedua kandidat capres-cawapres ...
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengapresiasi pemimpin nasional yang mengutamakan etika dalam kepemimpinannya. "Pemimpin yang mengutamakan etika tidak hanya ...
Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai langkah calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo yang melontarkan gagasan revolusi mental adalah tepat ...
Pengamat hukum Margarito Kamis menilai penghapusan kewenangan penyelidikan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP dan KUHP yang saat ini tengah dibahas oleh DPR RI, adalah ...
Pakar Hukum Tata Negara Margarito, Kamis, menegaskan sistem presidensiil sebagaimana diatur dalam UUD 45 sudah pas dan benar namun yang dibutuhkan adalah seorang Presiden yang ...
Keengganan DPR melaksanakan putusan Mahkamah Konstiusi (MK) tentang kewenangan DPD merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945. ...
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja mengusulkan agar DPR RI dan DPD RI merevisi tata tertib dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi perihal kewenangan legislasi DPD ...
Dewan Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan mengatakan Indonesia menghadapi paradoks dalam demokrasi karena sistem tersebut dijadikan pemilik modal untuk ...
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Anna Muawanah mengatakan pihaknya menargetkan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) bisa selesai sebelum pelaksanaan Pemilu 2014. ...
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan memasukkan nama kadernya Mukhammad Misbakhun dalam daftar calon anggota legislatif partai politik tersebut pada Pemilu 2014. ...