Pakar hukum tata negara Dr Margarito Kamis mengatakan kepolisian tidak perlu di bawah Kementerian Dalam Negeri karena dinilai tidak perlu. "Jika kepolisian ditaruh di ...
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan ketua umum Djan Faridz berencana menggelar Musyawarah Kerja Nasional I di Jakarta pada tanggal 10-13 Desember 2014. Di dalam ...
Anggota DPR RI HM Prasetyo dinilai mumpuni menjadi jaksa agung yang baru, terlebih politikus Partai NasDem itu pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) ...
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengharapkan Presiden Joko Widodo tidak berlama-lama dalam menunjuk jaksa agung karena bisa menjadi "bola liar". "Kalau ...
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengatakan putusan sidang dugaan pelanggaran kode etik akan diumumkan paling lambat pada Jumat siang, 22 Agustus ...
Saksi ahli yang dihadirkan penggugat dan tergugat dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan pendapat berbeda terkait ...
Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi harus memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden (Sengketa ...
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai langkah Komisi Pemilihan Umum yang mengeluarkan peraturan KPU No.4, No.9 dan No.19 terkait Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar ...
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan pelaksanaan pemilu presiden 2014 akan menjadi proses demokrasi yang indah dan damai apabila kedua calon presiden sama-sama ...
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melakukan rapat pleno rekapitulasi suara dan penetapan pasangan capres-cawapres sesuai ...