Logo Header Antaranews Sumbar

AS Kritik Keras Terpilihnya Iran Dalam Komite PBB

Kamis, 24 April 2014 14:05 WIB
Image Print

PBB, (Antara/Reuters) - Amerika Serikat, Rabu, mengeritik keras terpilihnya Iran sebagai Komite Non-Pemerintah Perserikatan Bangsa Bangsa dan menyebut hal itu sebagai "hasil yang mengganggu". Teguran keras Amerika Serikat pada badan dunia itu setelah keputusan Washington untuk menolak masuknya duta besar Iran untuk Perserikatan Bangsa Bangsa yang diusulkan Teheran Hamid Abutalebi atas dugaan keterkaitannya pada mahasiswa yang menyandera pekerja kedutaan besar Amerika Serikat selama 444 hari pada 1979-1981, suatu keputusan yang Iran bersumpah akan perjuangkan. "Pencalonan Iran yang tidak dilawan, di mana pihak berwenang secara teratur menahan penggiat hak asasi manusia, melakukan banyak penyiksaan, pelecehan, dan pelanggaran proses hukum, merupakan hasil yang sangat mengganggu dalam pemilihan hari ini," kata Duta Besar Amerika Serikat Samantha Power dalam pernyataannya. Komite itu memutuskan jenis lembaga swadaya masyarakat yang akan diakreditasi di Perserikatan Bangsa Bangsa. Negara-negara berkembang konservatif bekerja untuk memblokir akreditasi pada sejumlah lembaga swadaya masyarakat internasional gay-lesbian beberapa tahun yang lalu dan masalah itu dibawa ke Majelis Umum, yang memilih untuk mengakreditasi kelompok itu. Amerika Serikat juga terpilih kembali dalam komite lembaga swadaya masyarakat 19 negara itu. "Amerika Serikat akan terus menggunakan forum ini untuk melawan mereka yang berusaha untuk menghambat pekerjaan kritis masyarakat sipil, dan kami akan terus mendukung peran penting organisasi non-pemerintah di Perserikatan Bangsa Bangsa," kata Power. Misi Perserikatan Bangsa Bangsa Iran tidak segera merespon permintaan untuk memberikan komentar. UN Watch, sebuah kelompok advokasi yang memonitor pekerjaan Perserikatan Bangsa Bangsa, mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan kemarahan atas terpilihnya Iran. "Hari ini adalah hari hitam untuk hak asasi manusia," kata Hillel Neuer, Direktur Eksekutif UN Watch. "Dengan memberdayakan pelaku atas korban, Perserikatan Bangsa Bangsa melukai hak asasi manusia, mengkhianati prinsip-prinsip pendirinya, dan merusak kredibilitas sendiri." (*/sun)



Pewarta:
Editor: Inter
COPYRIGHT © ANTARA 2026