Kremlin Katakan Putin dan Merkel Bahas Ukraina dan Misi OSCE

Senin, 24 Maret 2014 13:07 WIB

Moskow, (Antara/Reuters/Xinhua-OANA) - Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kanselir Jerman Angela Merkel Minggu berbicara melalui telepon dan menyuarakan kepuasan bahwa kesepakatan telah dicapai untuk mengirim pemantau dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerja sama di Eropa (OSCE) ke Ukraina, kata Kremlin. "Situasi yang timbul setelah reunifikasi Krimea dengan Federasi Rusia juga dibahas," kata layanan pers Putin pada pernyataan tersebut. "Adapun krisis di Ukraina, kedua belah pihak menyatakan kepuasannya sehubungan dengan perjanjian mengenai mandat untuk misi pemantauan OSCE." Rusia Jumat sepakat dengan 56 anggota OSCE lainnya untuk mengirim misi pemantau enam bulan ke Ukraina, namun mengatakan itu bukan mandat di Krimea, yang dicaplok Moskow setelah para pemilih di semenanjung Laut Hitam itu memilih untuk bergabung dengan Rusia dalam referendum yang dicela oleh negara-negara Barat sebagai palsu. Pemerintah Jerman menolak pernyataan Rusia bahwa pengecualian Krimea dari misi ke Ukraina adalah penerimaan diam-diam oleh kelompok keamanan trans-Atlantik itu, bahwa semenanjung tersebut kini milik Rusia. Beberapa hari sebelumnya, Jerman telah menghentikan kontrak militer Rusia untuk satu perusahaan teknologi pertahanan Jerman, kata Pemerintah Jerman, Rabu (19/3). Kementerian Ekonomi Jerman mengatakan di dalam satu pernyataan perusahaan tersebut akan membekukan kontrak pertahanan yang direncanakan dengan Rusia untuk perusahaan Jerman, Rheinmetall. Menurut laporan media, persetujuan Rheinmetall untuk mengirim teknologi simulasi ke pusat pelatihan tempur Rusia bernilai sebesar 100 juta euro (138 juta dolar AS). Teknologi itu dipesan sekitar dua-setengah tahun lalu dan dijadwalkan selesai tahun ini. Pusat pelatihan yang lengkap tersebut mestinya bisa melatih 30.000 prajurit per tahun. Kementerian Ekonomi mengatakan Pemerintah Jerman mempertimbangkan eksport peralatan itu ke Rusia "tidak layak dalam situasi saat ini" dan "Pemerintah mengadakan kontak dengan perusahaan tersebut. Saat ini tidak ada ekspor semacam itu yang direncanakan". Perusahaan tersebut akan memberitahu Pemerintah pada saatnya apakah pengiriman dilakukan, "sehingga Pemerintah, jika perlu, dapat melakukan tindakan sehubungan dengan perkembangan lebih lanjut", kata Kementerian itu menambahkan. (*/sun)