PBB Perpanjang Pelonggaran Embargo Senjata Somalia

Kamis, 6 Maret 2014 13:22 WIB

PBB, (Antara/AFP) - Dewan Keamanan PBB, Rabu, memperpanjang pelonggaran larangan senjata di Somalia, tetapi memperketat beberapa pembatasan untuk memastikan senjata-senjata itu tidak berakhir di tangan kelompok ekstrimis. Dewan Keamanan untuk pertama kali melonggarkan embargo setahun yang lalu, tapi tetap mempertahankan pembatasan untuk senjata berat dan peralatan yang sensitif. Senjata yang dibeli sepanjang tahun lalu memerlukan pemberitahuan sebelumnya kepada otoritas PBB . Pada Rabu, dewan dengan suara bulat sepakat untuk melanjutkan pembatasan saat ini yang lebih ringan untuk delapan bulan mendatang hingga 25 Oktober, meskipun memperketat aturan yang mengatur pembelian, pendaftaran dan penyimpanan senjata . Duta Inggris untuk PBB Mark Lyall Grant, yang pemerintahnya mensponsori resolusi, mengatakan kepada wartawan bahwa dengan langkah itu "sangat jelas jika pemerintah Somalia harus memenuhi persyaratan yang ketat terhadap pemantauan dan pelaporan impor senjata." Pembatasan ini bertujuan "memastikan secara khusus bahwa sejata itu tidak sampai ke tangan Al - Shabab," sebuah jaringan yang terkait Al-Qaida, katanya . "Risiko senjata diimpor di luar tangan pemerintah nyata," kata Lyall Grant, tapi ia menekankan pemerintah Somalia telah berjanji untuk memastikan "memenuhi komitmennya sepenuhnya." Ahli PBB yang bertanggung jawab untuk memantau embargo senjata mengatakan dalam sebuah laporan baru-baru ini bahwa telah terjadi kasus " sistematis " dimana senjata berakhir di tangan kepala suku Somalia dan kadang-kadang pemimpin Shebab Islam, sebagai dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tentara Nasional Somalia . Mogadishu telah lama mengupayakan pencabutan total embargo yang telah dijatuhkan sejak 1992, dengan mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan lebih banyak senjata untuk memerangi gerakan Shebab . Kebijakan ini akan ditinjau pada September mendatang, dan bisa berubah - tergantung pada seberapa baik Somalia mengelola gudang senjatanya . Shebab , sayap bersenjata gerakan Pengadilan Islam yang mengambil alih Mogadishu pada tahun 2006 setelah pertempuran sengit, telah kehilangan benteng-benteng mereka di bagian selatan dan tengah negara itu, namun masih menguasai daerah-daerah pedesaan yang luas . Kelompok ini telah meningkatkan serangan sejak diusir dari ibukota Somalia pada tahun 2011 . Pemilihan presiden baru pada September 2012, Hassan Sheikh Mohamud, telah menimbulkan harapan bahwa Mogadishu akhirnya mungkin dapat memerintah negara itu dan membentuk lembaga nyata yang berkelanjutan, termasuk pengawasan dari senjata. Kelompok hak asasi manusia, sementara itu, telah menyerukan agar embargo sepenuhnya dipulihkan. "Pelonggaran embargo senjata internasional di Somalia tahun lalu oleh Dewan Keamanan PBB tampaknya telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketidakamanan dan pelanggaran hak asasi manusia yang telah mengakibatkan ratusan kematian warga sipil setiap bulannya, " kata Amnesti Internasional dalam sebuah pernyataan minggu ini. "Fakta berbicara," kata Michelle Kagari, Wakil Direktur Afrika Amnesti. "Keamanan untuk rakyat Somalia masih sangat rapuh, dan aliran senjata ke negara ini mengipasi api kekerasan bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia berat terhadap warga sipil , " katanya .(*/sun)