PBB Perpanjang Mandat Penjaga Perdamaian di Golan

Jumat, 28 Juni 2013 12:58 WIB

PBB, (Antara/RIA Novosti-0ANA) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Kamis memperpanjang kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah Dataran Tinggi Golan yang disengketakan antara Suriah dan Israel selama enam bulan, kata laporan PBB di situsnya. Dewan Keamanan juga meminta Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk memastikan bahwa pasukan, yang baru-baru ini telah menghadapi berbagai ancaman, memiliki kapasitas dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan mandatnya. Badan PBB itu dengan suara bulat menyetujui satu resolusi memperpanjang mandat UN Disengagement Observer Force (UNDOF) sampai dengan 31 Desember 2013. UNDOF memantau kesepakatan gencatan senjata Suriah-Israel 1974 setelah kedua negara terlibat perang setahun sebelumnya. Zona penyangga yang diawasi PBB di wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan Suriah didirikan untuk memisahkan pasukan Israel dan Suriah setelah perang Arab-Israel tahun 1973. Meskipun secara de-jure itu adalah wilayah Suriah, namun telah diduduki dan dianeksasi oleh Israel sejak perang itu. Kepemilikan strategis penting Dataran Tinggi Golan tetap menjadi salah satu poin utama pertentangan antara kedua negara. Resolusi tersebut menegaskan bahwa tidak boleh ada kegiatan militer apapun di daerah pemisahan, termasuk operasi militer oleh angkatan bersenjata Suriah dan aktivitas militer dari kelompok-kelompok oposisi bersenjata. Duta Besar Rusia di PBB, Vitaly Churkin, mengatakan kepada wartawan bahwa itu sangat penting bahwa kegiatan klausul oposisi bersenjata telah dimasukkan dalam teks. Kekuatan pasukan UNDOF akan ditingkatkan hingga sekitar 1.250 tentara, meningkat sekitar 300 orang. Lebih dari 90.000 orang tewas sejak pertempuran pecah antara pasukan pemerintah Suriah dan kelompok pemberontak Maret 2011, menurut angka PBB terbaru. Rusia, bersama dengan China, telah menghadapi kecaman luas karena penolakannya untuk menyetujui sanksi-sanksi PBB terhadap rezim Presiden Suriah Bashar Assad. Moskow telah berulang kali menyatakan bahwa ia tidak memiliki kepentingan dalam melihat Bashar masih tetap memerintah, tetapi justru khawatir bahwa kekosongan kekuasaan akan menyebabkan lebih banyak kekerasan. (*/sun)