PBB: Eritrea Langgar Hak Asasi Manusia

Jenewa, (Antara/AFP) - Penculikan, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan merupakan beberapa pelanggaran oleh Ritrea dalam tinjauan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai catatan hak asasi manusia negara itu, Senin. Diplomat, yang bertemu di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, mengecam penindasan kejam negara itu terhadap hak dasar, menuduhnya tidak memberikan kebebasan dan menimbulkan pengungsian besar. "Pelanggaran luas hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah Eritrea dan tidak ada prospek bagi kesertaan membantu demokrasi kepada sejumlah besar rakyat Eritrea yang melarikan diri dari negara itu," kata wakil Amerika Serikat Peter Multrean kepada dewan itu. "Kami juga menyatakan kecemasan yang juga telah diutarakan oleh banyak dari 70 wakil negara yang berbicara tentang Tinjauan Berkala Universal terhadap Eritrea, yang seluruh 193 negara anggota PBB harus dilakukan setiap empat tahun," katanya. Chile dan negara lain mendesak negara itu menyelidiki semua laporan menyangkut penculikan itu. Denmark mengatakan negara itu sangat sedikit berusaha untuk menghentikan penyiksaan, sementara Estonia menyesalkan sikap yang tidak mempedulikan kebebasan menyampaikan pendapat. Tesfanichael Gerahtu, duta besar Eritrea untuk Inggris, menanggapi tuduhan-tuduhan itu dengan menegaskan bahwa jika ada pelanggaran hak asasi manusia terbatas di Eritrea, ada sanksi yang tidak pada tempatnya, yang diberlakukan masyarakat internasional. "Untuk menambah kuat kecaman itu, Eritrea telah jadi sasaran serangkaian tuduhan pelanggaran berat hak asasi manusia yang terutama bermotif agenda-agenda politik yang mengancam," katanya dalam sidang dewan itu. Kelompok Wartawan Tanpa Perbatasan (Reporters Without Borders) menempatkan Eritrea sebagai negara terburuk di dunia bagi kebebasan pers, tetapi Gerahtu menegaskan tidak ada sensor media di Eritrea. Ia mengatakan 10 wartawan dan 11 politisi oposisi ditahan dalam tindakan keras tahun 2001-- banyak dari mereka tewas dalam tahanan sementara yang lainnya masih ditahan di lokasi-lokasi rahasia tidak ditahan karena mereka menyatakan gagasan-gagasan mereka, tetapi karena melakukan pengkhianatan. "Saya ingin ada satu alat pendeteksi kebohongan di sana. Itu adalah satu olok-olokan," kata wartawan dan pemulis Eritrea dipengasingan Dessale Berekhet Abraham kepada AFP setelah mendengar sidang itu. Wartawan berusia 38 tahun itu yang kini tinggal di Norwegia mengatakan ia kenal baik Gerahtu -- ia adalah guru saya di Sekolah Revolusi Eritrea-- dan di pribadi tidak berbohong. Gerahtu menyerukan para diplomat PBB memusatkan perhatian pada kemajuan Eritrea di daerah-daerah seperti mengurangi tingkat kematian ibu dan anak-anak dan memerangi HIV, serta undang-undang tahun 2007 yang melarang wanita menggugurkan kandungannya. Ia juga mengatakan negara itu akan menyelenggarakan pemilu bebas pertama sajak meraih kemerdekaan dari Ethiopia tahun 1993, melaksanakan konstitusi tahun 1997 apabila ada ancaman yang mengganggu keamanan nasionalnya. "Keamanan Eritrea tidak dan tidak akan pernah membenarkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyatnya," kata wakil Inggris itu. Hanya apabila negara itu memiliki satu pemerintah yang dipilih secara demokratis dan satu konstitusi yang menjamin hak dasar yang akan dapat menghentikan warga Eritrea melarikan diri, tambahnya. Badan PBB urusan pengungsi mencatat lebih dari 300.000 warga Eritrea mengungsi ke negara-negara tetangga, dengan ribuan orang melarikan diri setip bulan, sering dalam kondisi yang sangat berbahaya. Warga Eritrea bersama dengan Somalia merupakan paling banyak dari lebih 300 migran yang tewas dalam satu kapal yang karam dl lepas pantai Lampedusa, Italia Oktober tahunalu. (*/jno)