Kashmir India Lumpuh Akibat Protes Menentang Putusan Pengadilan Militer

Jumat, 31 Januari 2014 20:50 WIB

Srinagar, India, (Antara/AFP) - Daerah luas Kashmir India lumpuh pada Jumat saat terjadi unjukrasa terhadap vonis pengadilan militer, yang membebaskan lima tentara, yang terlibat pembunuhan lima warga pada 14 tahun lalu. Sebagian besar toko dan pusat niaga tutup dan angkutan umum terhenti di kota utama Srinagar dan daerah lain wilayah rawan itu setelah kelompok pendukung kemerdekaan menyerukan mogok sehari menentang keputusan pengadilan tersebut. Ratusan polisi dan pasukan paramiliter mematroli bagian-bagian kota tua Srinagar menjelang aksi protes yang diserukan ulama penting wilayah itu dan mengharapkan akan dimulai setelah sholat Jumat. Mirwaz Umar Farooq, yang juga memimpin Konferensi Seluruh partai Hurriyat, satu kelompok organisasi pro-kemerdekaan, mendesak para warga Kashmir untuk "meningkatkan suara kita menentang keputusan itu," dalam satu pernyataan pekan ini. Showkat, yang hanya memiliki satu nama, mengatakan ia menutup tokonya di bagian kota tua Srinagar selama pemogokan itu, tetapi meragukan apakah pengadilan bagi para warga sipil yang dibunuh itu akhirnya akan menang. "India mengemukakan kepada kami kembali dan kembali bahwa tidak akan ada keadilan bagi rakyat Kashmir," kata Showkat yang berdiri di dekat tokonya. "Kami tetap melakukan protes tetapi tidak seorangpun yang mendengarkannya," katanya. Lima warga sipil dibunuh di desa Pathrial, di negara bagian Jammu dan Kashmir utara, beberapa hari setelah pembunuhan 15 warga Shikh di desa terpencil Chattusinghpora Maret 2000. Militer mengaku para korban adalah "gerilyawan asing", menuduh mereka bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Tetapi satu penyelidikan oleh badan penyelidik penting India, Biro Investigasi (CBI), menyebut pembunuhan itu sebagai "pembunuhan berdarah dingin", yang membuka jalan bagi satu sidang di pengadilan militer yang diselenggarakan secara tertutup. Lima tentara itu dibebaskan Kamis lalu. Dalam vonisnya, pengadilan itu tidak mempersengketakan penemuan CBI bahwa para korban adalah warga sipil tetapi menambahkan mereka tewas dalam satu operasi "berdasarkan intelijen khusus". Keputusan itu dikecam oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia dan para pejuang Kashmir dan meningkatkan kemarahan di wilayah yang telah tegang itu. Pasukan keamanan, terutama paramiliter dan tentara, di Kashmir India secara rutin dituduh oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia menggunakan kekuatan yang berlebihan dan penyiksaan. Pemerintah lokal sedang mempersiapkan satu "jalan hukum lain" untuk berusaha membuka kembali kasus itu, tetapi tidak jelas apakah ini dapat disetujui karena pengadilan militer menangani kasus itu berada di luar jurisdiksi sipil dan penelitian yang cermat. Kashmir terbagi dua antara India dan Pakistan dan diklaim oleh kedua pihak. Sekitar 12 kelompok pejuang kemerdekaan telah memerangi pasukan India sejak tahun 1989 bagi kemerdekaan Kashmir atau bergabung dengan Pakistan. Perang itu menewaskan puluhan ribu orang, sebagian besar warga sipil. (*/WIJ)