Ombudsman: Laporan Masyarakat Naik 97,33 Persen di 2013

Jakarta, (Antara) - Ombudsman Republik Indonesia menerima 4.359 laporan masyarakat berkaitan dengan penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik pada 2013, meningkat 97,33 persen daripada tahun lalu dengan 2.209 aduan. "Sehingga bila masyarakat merasa haknya dilanggar, maka mereka tidak lagi berdiam diri, mereka akan langsung melaporkan penyimpangan itu kepada Ombudsman RI," kata Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, dalam siaran persnya yang diterima Antara di Jakarta, Rabu. Budi mengungkapkan tren peningkatan jumlah laporan masyarakat tidak hanya terjadi pada 2012 dan 2013. Pada 2011, peningkatan jumlah aduan juga terjadi. Tercatat ada 1.867 laporan pada 2011 atau bertambah 342 laporan pada 2012 yang berjumlah 2.209 aduan. Terdapat tiga besar instansi yang menuai banyak aduan masyarakat, lanjut Budi, antara lain pemerintah daerah (43,8 persen), Kepolisian (13,3 persen) dan instansi pemerintah-kementerian (10,7 persen). Budi berharap, bertambahnya jumlah laporan masyarakat pada 2013 merupakan sinyal betapa masyarakat sudah peduli dengan haknya dalam menerima pelayanan publik. Sementara itu, berkaitan dengan laporan pengaduan masyarakat terkait CPNS, Ombudsman RI menerima 199 laporan masyarakat. Angka itu terbilang menurun sekitar 30 persen dibanding pengaduan tahun lalu yang berjumlah 295 laporan. Tiga besar bentuk maladministrasi yang diadukan adalah penyimpangan prosedur (27,1 persen), tidak transparan (19,6 persen), permintaan barang, uang dan jasa (14,1 persen). Ada pun dilihat dari proses seleksinya, kata Budi, laporan masyarakat pada saat seleksi administrasi sebanyak 32,7 persen, pendaftaran awal sebanyak 30,2 persen dan saat pelaksaaan tes sebanyak 18,6 persen. "Dan yang paling banyak diadukan adalah penyelenggaraan CPNS di tingkat pemerintahan kota-kabupaten dengan 61,8 persen," ungkap Budi. Meski begitu, dari kesimpulan Ombudsman, pelaksaan Rekrutmen CPNS pada 2013 secara umum lebih baik dibanding pada 2012. "Akan tetapi, penyempurnaan masih harus terus dilakukan di tahun-tahun mendatang," kata Budi. (*/sun)