DPRD Padang: APBD 2014 Belum Bisa Disahkan

Padang, (Antara) - DPRD Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), menyatakan, pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 belum dapat dilaksanakan pada akhir tahun 2013, disebabkan beberapa hal, salah satunya terkait bantuan sosial. Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Afrizal di Padang, Selasa, mengatakan, hingga 31 Desember 2014, DPRD Padang belum dapat melaksanakan paripurna APBD 2014, disebabkan masih ada bantuan sosial lembaga bagi masyarakat dan lembaga belum terealisasi, selain itu juga terkait pematangan APBD tahun mendatang tersebut. "APBD 2014 kota ini baru bisa diparipurnakan pada Janurai 2014, sebab kami kemaren masih menunggu realisasi pencairan dari Pemerintah Kota (Pemko) Padang terhadap bantuan sosial yang masih banyak tidak cairkan, selain itu Komisi I juga baru memasukan rekomendasi pembahasan untuk APBD tahun mendatang tersebut," katanya. Ia menambahkan, untuk persiapan paripurna pada Januari 2014 tersebut, hari ini unsur pimpinan akan melakukan rapat membahas kesiapannya. Berdasarkan pernyataan anggota dewan tersebut, bantuan sosial yang belum dicairkan telah tertampung dalam APBD Perubahan 2013, yang diperuntukan bagi masyarakat, lembaga, organisasi dan lainnya serta banyak masyarakat yang menuntut hak mereka. Namun hingga 31 Desember 2013, ternyata pencairan tersebut tidak dapat dilakukan karena belum ditandatangani oleh pimpinan daerah setempat. "Ada 44 anggota dewan, yang seharusnya dapat menyalurkan bantuan tersebut pada masyarakat, namun karena belum adanya tandatangan dari Pemko Padang, tidak dapat mencairkan bansos tersebut," jelasnya. Ia menambahkan, contohnya saja untuk pencairan bantuan sosial bagi masyarakat yang disalurkan melalui wakil ketua DPRD Padang pada APBD Perubahan 2013 ada Rp400 juta, bagi 48 lembaga, dan lainnya, tidak cair dan akan jadi silpa. Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2014, ia mengatakan, APBD Padang 2014 mencapai Rp2,121 triliun atau meningkat dibandingkan APBD 2013 sebesar Rp1,876 triliun atau bertambah Rp245,26 miliar. Total pendapatan diperkirakan Rp 1,962 triliun atau defisit Rp 159,18 miliar, defisit itu nantinya ditutupi penerimaan pembiayaan Rp170 miliar, rinciannya, pengeluaran pembiayaan mencapai Rp10,82 miliar, sehingga pembiayaan netto Rp159,18 miliar. (*/WIJ)