Obama Tanda Tangani Undang-Undang Pertahanan dan Anggaran AS

Jumat, 27 Desember 2013 18:28 WIB

Kailua, Amerika Serikat, (Antara/AFP) - Presiden Barack Obama pada Kamis menandatangani undang-undang anggaran Amerika Serikat, yang baru-baru ini dibahas anggota Kongres, dan tindakan pertahanan kuat, yang merupakan langkah menuju penutupan Guantanamo. Setelah menandatangani undang-undang itu saat berlibur di Hawaii bersama keluarganya, Obama memuji Undang-Unang Otorisasi Pertahanan Nasional tersebut, yang mengizinkan percepatan pemulangan tersangka teroris dari pangkalan angkatan laut AS di Teluk Guantanamo, Kuba. "Saya lega bahwa undang-undang ini memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi eksekuttif untuk memindahkan para tahanan Guantanamo ke luar negeri, dan menanti kerja sama dengan Kongres untuk melakukan langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk menutup fasilitas itu," kata Obama dalam satu pernyataan. Undang-undang baru itu masih melarang pemindahan para tahanan Guantanamo ke Amerika Serikat, satu larangan yang ditentang Obama. "Pengoperasian terus fasilitas itu melemahkan keamanan nasional dengan menghabiskan sumber tenaga, merusak hubungan kita dengan sekutu-sekutu penting kita dan mitra dan memberanikan kelompok-kelompok garis keras," kata presiden itu. Buck MeKeon, yang memimpin Komisi Angkatan Bersenjata Kongres dan menentang penutupan penjara itu, memperingatkan, "Kita tidak dapat mempercayai teroris-teroris yang berbahaya." "Sebelum kita dapat mempertimbangkan langkah itu presiden harus terlebih dulu mengemukakan kepada kami bagaimana ia akan menangani para tahanan yang sangat berbahaya untuk dibebaskan tetapi tidak dapat diadili, standar apa yang ia akan digunakan untuk memindahkan mereka dan bagaimana ia akan menangani teroris yang baru ditahan dan tetap berbahaya yang masih ditahan di Afghanistan," kata McKeon. Rancangan Undang-Undang (RUU) itu menetapkan pengeluaran militer 552,1 miliar dolar, serta 80,7 miliar dolar untuk operasi di luar negeri terutama perang di Afghanistan. Persetujuan anggaran yang lebih luas juga juga ditandatangani presiden itu menetapkan batas pengeluaran tertinggi untuk tahun 2014 dan 2015, dan menghapuskan pengeluaran sembarangan yang mulai berlaku 1 Januari. (*/WIJ)