DPD RI kawal sengketa agraria dua lahan sawit di Sumbar

Padang (ANTARA) - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa agraria lahan sawit yang diadukan masyarakat di Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, terhadap PT Binapratama Sekatojaya dan PT Pasaman Maratama Sejahtera.

"Kami terus mengawal proses permasalahan sengketa lahan dan konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan di Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman Barat hingga selesai. Sekaligus menjadi fasilitator proses audit yang akan dilakukan terkait Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan," kata Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Penrad Siagian, di Padang, Jumat.

Selain itu, lanjutnya, BAP DPD RI juga akan menjadi mediator hasil audit tersebut, baik kepada masyarakat, perusahaan dan kementerian terkait. Begitupun dengan proses eksekusi di lapangan

Kegiatan RDPU hari ini, menindaklanjuti aduan masyarakat dari Limbago Adat Nagari Abai Sangir, Solok Selatan terhadap PT Binapratama Sekatojaya, yang diduga telah melakukan penguasaan, dan pemanfaatan lahan yang berpotensi melanggar ketentuan hukum, serta mengabaikan aspek perlindungan lingkungan hidup.

Kemudian aduan dari Penghulu Adat Ninik Mamak Ulu Sontang, Nagari Sungai Aua, Pasaman Barat terhadap PT Pasaman Maratama Sejahtera, terkait masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah, menolak pelaksanaan kegiatan replanting oleh perusahaan.

Penolakan tersebut diperkuat oleh peran kelembagaan lokal, seperti perbanjaran masyarakat, yang menunjukkan bahwa konflik tidak hanya bersifat hukum dan administrasi, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan sosial yang berpotensi memicu ketegangan di tingkat komunitas.

"Kami hadir di Sumbar untuk melakukan RDPU dengan masyarakat dan kedua perusahaan tersebut. Kami melihat dua klaim yang berbeda, sehingga perlu menghadirkan dan mempertemukan mereka dengan pemerintah daerah, ATR BPN, dan pihak terkait untuk melakukan klarifikasi," lanjutnya.

RDPU tersebut dihadiri Cerint Iralloza Tasya Senator asal Sumbar, yang menyambut kedatangan rombongan DPD RI yang dipimpin Wakil Ketua BAP DPD RI, Adriana C Dondokambey, Senator dari Sulawesi Utara, Penrad Siagian (Sumut), Muhammad Mursyid (Riau), M Sum Indra (Jambi), Jialyka Maharani (Sumatera Selatan), Dinda Rembulan (Kepulauan Bangka Belitung), Ria Saptarika (Kepulauan Riau), Ibnu Halil (Nusa Tenggara Barat), A. Abd. Waris Halid (Sulawesi Selatan), Jasin U. Dilo (Gorontalo).