Pemkab Tanah Datar kirim wali nagari ikuti retret di IPDN Baso

Tanah Datar,- (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar mengirim sebanyak 75 wali nagari (kepala desa) di daerah itu untuk mengikuti kegiatan retret di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumatera Barat.

"Retret ini akan berlangsung selama satu pekan dimulai hari ini bekerja sama dengan kampus IPDN Sumatera Barat di Baso Kabupaten Agan. Kegiatan ini strategis sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo," kata Bupati Tanah Datar Eka Putra saat melepas keberangkatan para wali nagari tersebut di halaman Indo Jolito Batusangkar, Minggu.

Dia mengatakan program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas wali nagari khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, serta pemahaman hukum dengan narasumber dari berbagai instansi.

Selain itu retret ini juga menjadi langkah strategis dalam membentuk karakter dan kualitas kepemimpinan wali nagari, tidak hanya pembekalan materi tetapi juga kegiatan fisik.

“Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi perubahan positif pada kepemimpinan wali nagari, meningkatnya kepedulian terhadap masyarakat serta pengelolaan keuangan, baik yang bersumber dari dana desa maupun dari APBD,” ujarnya.

Ketua Forum Komunikasi Wali Nagari (FKWN) Tanah Datar, Genta Maulana Akbar mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut.

Ia menilai retret ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia para wali nagari dalam menjalankan roda pemerintah nagari.

"Selama enam hari di IPDN, kami berharap para wali nagari dapat menjadi pemimpin yang benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wali Nagari (Kepala Desa) Pangian Hijrah Adi Syukrial, bahwa para peserta akan mendapatkan pelatihan kedisiplinan serta berbagai materi dari sejumlah institusi.

“Kami siap mengikuti seluruh rangkaian untuk meningkatkan kapasitas sebagai pemimpin di nagari baik dalam penggunaan anggaran maupun dalam peraturan hukum,” katanya.