Menkeu: Masalah Terbesar Pengadaan Infrastruktur Adalah Lahan

Kamis, 12 Desember 2013 18:33 WIB

Nusa Dua, Bali, (Antara) - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan masalah terbesar pengadaan sarana infrastruktur di Indonesia adalah lahan yang masih menghambat pembangunan infrastruktur di berbagai tempat. "Masalah pembiayaan bukan yang utama, tapi persiapan proyek dan lahan," katanya seusai membuka Seminar Internasional "Avoiding the Middle Income Trap" di Nusa Dua, Bali, Kamis. Chatib mengatakan alokasi belanja infrastruktur dalam APBN yang dirasakan belum memadai, bukan merupakan penghambat pembangunan sarana infrastruktur, apalagi banyak investor yang berminat berinvestasi melalui skema KPS. "Banyak investor yang mau membiayai melalui PPP, tapi pembebasan lahan masih sulit. Jadi meskipun alokasi belanja infrastruktur naik, bukan berarti isunya langsung terselesaikan," katanya. Chatib mencontohkan pembangunan jalan tol Bali yang dibangun diatas laut, yang tidak memerlukan pembebasan lahan, merupakan contoh bahwa Indonesia dapat membangun sarana infrastruktur dengan cepat dan memadai. "Terlihat bahwa dengan adanya persiapan proyek yang matang, kita bisa membangun jalan tol diatas laut yang tidak memerlukan lahan dalam waktu kurang dari setahun," katanya. Chatib menjelaskan pembenahan infrastruktur merupakan salah satu indikator penting bagi Indonesia agar dapat lepas dari "middle income trap", namun hal tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat dan merupakan upaya jangka panjang. Untuk itu, pemerintah fokus dalam pembenahan jangka pendek yaitu dengan memberikan insentif penelitian dan pengembangan (R&D) bagi perusahaan, untuk mendorong kualitas sumber daya manusia dan produktivitas yang menghasilkan nilai tambah tinggi. "Kita memberikan insentif untuk sektor tertentu dan aktivitas tertentu misalnya R&D bagi inovasi. Inovasi ini tidak harus lompat tinggi, namun bisa untuk sektor manufaktur, pertanian dan pertambangan," ujarnya. (*/sun)