Pengamat: Parpol Harus Jalankan Tata Pemerintahan Demokratis

Jakarta, (Antara) - Partai politik harus menjalankan tata pemerintahan yang demokratis untuk mewujudkan dan mensejahterakan warga negara serta mencerdaskan kehidupan bangsa, kata pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Andrianof Chaniago. "Kita sudah sepakat dengan demokrasi dan posisi parpol di depan untuk menjalankan tata pemerintah dengan demokratis," kata Andrianof dalam diskusi bertajuk "Partai dan Negara" dalam "Pekan Kebangsaan Indonesia" di Jakarta, Rabu. Andrianof mengatakan ide dan gagasan parpol yang dikompetisikan harus bisa mensejahterakan kehidupan bangsa untuk menunjukkan kredibilitas partai. Dalam format ideal, menurut dia partai harus sungguh-sungguh memperjuangkan "platform" partai bukan mereduksi tujuan yang ada. "Kita bisa lihat secara empiris bahwa turun-naik, besar-kecil parpol ditentukan kredibilitasnya. Sejauhmana partai dipercaya memajukan kesejahteraan umum dan tata kelola parpol," ujarnya. Andrianof mengatakan, dua hal yaitu mensejahterakan warga negara dan mencerdaskan kehidupan bangsa harus dijalankan semua elemen bangsa termasuk parpol. Indonesia menurut dia, tidak akan bisa berperan di tingkat global apabila dua hal itu tidak bisa dijalankan. "Kalau mau berperan ciptakan perdamaian dunia tidak mungkin apabila Indonesia tidak memiliki kekuatan dan cadangan devisa lemah," tegasnya. Dia menekankan selama tiga pemilu pasca reformasi masyarakat disuguhkan hal-hal bersifat irasional oleh parpol. Namun dia yakin Pemilu 2014 masyarakat akan berpikir rasional sehingga tokoh yang tampil harus memenuhi keinginan rakyat. "Dalam tiga pemilu terakhir kita dapat pelajaran adanya politisasi ideologis, politisasi penampilan, politisasi citra dan simbolik politik," ujarnya. Masyarakat Indonesia menurut dia semakin sadar bahwa mereka tidak hanya bisa diberikan janji simbolik, eksploitasi emosi, dan simbol-simbol masa lalu. Hal itu menurut dia harus disadari partai untuk memajukan masyarakat dengan langkah konkret seperti memberdayakan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan rakyat. Dalam diskusi itu Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ucok Sky Khadafi mengatakan bantuan keuangan negara kepada parpol selama ini lebih banyak digunakan untuk administrasi bukan untuk membiayai pendidikan politik. Selain itu Ucok menilai selama ini dana itu tidak pernah diaudit sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya. Hal itu menurut dia menjadi masalah serius terutama terkait sumber dana parpol menjelang pemilu. (*/sun)