Apel perdana 2026, Wako Padang Panjang lantik 10 Pejabat Eselon II

Padang Panjang (ANTARA) - Mengawali apel perdana tahun 2026, Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, melantik 10 pejabat eselon II di Lapangan Bancah Laweh, Senin.

Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis yang bertindak sebagai pembina apel mengatakan, pelantikan pejabat tinggi pratama tersebut merupakan langkah memperkuat struktur organisasi serta meningkatkan kinerja pemerintahan di awal tahun 2026.

“Pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya memastikan roda pemerintahan berjalan optimal, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Hendri.

Ia menegaskan, jabatan yang diemban merupakan amanah dan tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, para pejabat yang dilantik diharapkan dapat langsung bekerja dan menunjukkan kinerja nyata.

Hendri juga mengingatkan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung visi dan program pembangunan daerah, serta menekankan agar pejabat bekerja secara profesional, menjunjung tinggi integritas, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Adapun pejabat eselon II yang dilantik, yakni I Putu Venda sebagai Asisten Pemerintahan Setdako, Ferino Romiko sebagai Inspektur Daerah, Zetrial sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Zia Ul Fikri sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Delfianto sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH), Busmar Chandra sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), drh. Varia Warvis sebagai Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispantan), Januardi sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK), Harry Rizka Perdana sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta dr. Sonya sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes).

Pada kesempatan tersebut, Hendri Arnis juga mengapresiasi dedikasi dan kinerja seluruh aparatur sipil negara (ASN) sepanjang 2025. Ia berharap kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada 2026 dapat terus ditingkatkan.

“Awal tahun ini harus menjadi titik tolak untuk bekerja lebih baik, memperkuat sinergi, dan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, bencana yang terjadi di akhir 2025 menjadi bahan refleksi bersama untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan ke depan, terutama dalam mendukung upaya pemulihan.

Terkait regulasi kepegawaian, Hendri menyampaikan bahwa terhitung 1 Januari 2026 tidak ada lagi tenaga non-ASN. Pemkot Padang Panjang sebelumnya telah melantik sebanyak 1.113 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada akhir Desember 2025.

Apel perdana tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Allex Saputra, Dandim 0307/Tanah Datar Letkol Inf Agus Priyo Pujo Sumedi, jajaran Forkopimda, serta undangan lainnya.