Cirebon Layak Jadi Pusat Pemerintahan RI

Jakarta, (ANTARA) - Cirebon patut dipertimbangkan menjadi pusat pemerintahan atau ibu kota negara Indonesia ke depan, terutama karena daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat itu memiliki infrastruktur yang memadai. "Cirebon layak dipertimbangkan menjadi pusat pemerintahan, terutama karena daerah itu memiliki pelabuhan laut dan udara yang memadai. Daerahnya juga tidak berbukit-bukit dan akses jalan rayanya sudah relatif bagus," kata politisi asal Losari Cirebon, Abdul Khaliq Ahmad kepada pers di Jakarta, Jumat. Calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Daerah Pemilihan Kabupaten dan Kota Cirebon serta Kabupaten Indramayu itu mengemukakan keterangan tersebut menanggapi wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lain. Wacana pemindahan ibu kota kembali mencuat saat musim penghujan ini. Kemacetan lalulintas di banyak ruas jalan raya di Jakarta semakin parah akibat adanya genangan air, bahkan banjir di beberapa tempat, sehingga wacana pemindahan pusat pemerintahan kembali mengemuka. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di sela kunjungan kerja di St. Petersburg, Rusia pada 7 September 2013 menyatakan, pemerintah mempertimbangkan usulan pemindahan ibu kota negara dengan merujuk pada negara lain yang berhasil memindahkan ibu kotanya, yakni Malaysia, Australia, Turki, dan Kazakhstan. Dalam keterangan kepada wartawan yang menyertai kunjungan kerjanya itu, Kepala Negara juga mengemukakan, ke depan Jakarta sendiri harus tetap dipertahankan sebagai pusat ekonomi dan perdagangan. Abdul Khaliq lebih lanjut mengemukakan, Cirebon dapat menjadi "One Stop Service", yakni pusat pemerintahan yang sekaligus menjadi tempat tinggal bagi para pejabat dan pegawai pemerintahannya. "Maksudnya, ada perumahan yang khusus diperuntukkan bagi para pejabat dan pegawai pemerintahan seperti di Putrajaya Malaysia, sehingga mereka tidak perlu bolak-balik ke tempat tinggalnya di Jakarta atau di daerah lainnya di hari kerja," kata politisi PAN itu. Abdul Khaliq adalah juga menjabat sebagai Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi, dan Hubungan luar Negeri Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Selain itu, lanjutnya, dari sisi keamanan tidak mengkhawatirkan karena Cirebon mempunyai akses pelabuhan laut dan udara yang memadai. Armada TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat akan mudah dikirim ke Cirebon jika terjadi masalah atau gangguan keamanan yang serius terhadap pusat pemerintahan. Menurut Abdul Khaliq, Cirebon dari aspek kesejarahan juga sangat mendukung untuk dijadikan ibu kota negara. Pada masa lalu, selain dikenal tangguh dengan wilayah kekuasaan mencapai Jakarta (dulu Jayakarta) dan Banten, Kesultanan Cirebon juga dikenal sebagai pelopor dalam hal pembauran. Kesultanan dan masyarakat Cirebon sejak dahulu memiliki hubungan yang baik dengan etnis Tionghoa dan pendatang dari berbagai daerah di Nusantara. Masyarakat Cirebon sendiri merupakan campuran dari etnis Jawa dan Sunda. "Warga Cirebon sampai sekarang sangat terbuka dan ramah terhadap pendatang. Tak heran sejak dulu tokoh NU dan Muhammadiyah pun kerap melakukan pertemuan di Cirebon," kata alumnus Pesanren Babakan Ciwaringin Cirebon yang kemudian menamatkan pendidikan di IKIP Jakarta (sekarang Universitas Negeri Jakarta) pada 1988 itu. (*/sun)