PBB: Pasukan Gerilyawan - Pemerintah Halangi Bantuan Kemanusiaan - ANTARA Sumbar

PBB: Pasukan Gerilyawan - Pemerintah Halangi Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 27 November 2013 11:26 WIB

Jenewa, (Antara/Reuters) - Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa tim kemanusiaannya tidak dapat membantu sekitar 250.000 orang di wilayah yang dikuasai oleh pasukan gerilyawan dan pemerintah Suriah. Penilaian tersebut dimasukkan dalam laporan rahasia yang disampaikan oleh koordinator bantuan darurat PBB, Valerie Amos, pada sebuah rapat di Jenewa, Selasa. "Bantuan terus berlanjut namun gagal mencapai warga Suriah yang tinggal di wilayah yang dikuasai oleh kelompok gerilyawan dan pemerintah," kata laporan yang diperoleh Reuters. Laporan berjudul "Humanitarian Situation and Response in Syria" itu mendeskripsikan "situasi yang sulit dan berbahaya yang harus dihadapi oleh pekerja kemanusiaan" di Suriah. Laporan tersebut menyatakan bahwa 12 staf PBB dan 32 relawan Bulan Bintang Suriah Arab telah terbunuh sejak perang saudara meletus pada Maret 2011. Selain itu, 21 staf PBB masih ditahan. Perang saudara di Suriah telah membuat sekitar 6,5 juta penduduk kehilangan rumah dan menewaskan lebih dari 100.000 orang. Dokumen baru dari PBB itu menyebutkan bahwa sekitar 9,3 juta warga di Suriah membutuhkan bantuan, sebagian di antaranya merupakan anak-anak. PBB juga memperkirakan 575.000 orang terluka dan membutuhkan bantuan segera. Pemerintah Suriah tidak mengeluarkan izin bagi tim kemanusiaan PBB untuk membantu 7.000 orang di Mouadimaya, 160.000 orang di bagian timur Ghouta, dan 4.000 orang di kota Homs. PBB juga tidak diberi akses untuk membantu warga Nubl dan Zahra, dua desa dengan total penduduk 45.000 dan dikuasai oleh beberapa pasukan gerilyawan. Larangan-larangan tersebut telah menghambat aliran bantuan. Banyak pekerja kemanusiaan yang harus menunggu persetujuan visa dari pemerintah Suriah. Beberapa aktivis oposisi mengatakan bahwa pasukan Presiden Bashar al Assad menggunakan taktik pengepungan yang menyebabkan kelaparan di wilayah sekitar Damaskus. Sementara pihak pemerintah menuduh gerilyawan telah menggunakan warga sipil sebagai tameng di area yang sama. Negara-negara kuat pada bulan lalu mendesak Suriah untuk mengizinkan masuknya pengiriman bantuan dan meminta seluruh pihak yang berperang untuk melakukan gencatan senjata demi kemanusiaan. (*/sun)