Jakarta (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons kasus Gedung Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang sebelumnya ambruk di bagian mushalla dan menyebabkan sebanyak 63 korban meninggal dunia.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Amirsyah Tambunan di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Selasa, mendorong pentingnya seluruh pihak mengevaluasi gedung-gedung pesantren yang ada di Indonesia.
"Dengan peristiwa ini, sebenarnya pemerintah harus mengevaluasi semua bentuk gedung-gedung, tidak hanya pesantren, tetapi juga bangunan-bangunan yang mana yang layak, mana yang kurang, karena ini kan sudah ada standar operasional prosedur yang harus diikuti oleh semua pihak tanpa kecuali, termasuk pesantren," katanya.
Amirsyah menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa yang menimpa para santri tersebut dan mendoakan seluruh korban meninggal dalam keadaan yang baik dalam kondisi ridha Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atau husnul khatimah
"Karena itu lagi suasana shalat ya, masya Allah. Terus terang, saya sangat terharu dalam peristiwa ini, sangat prihatin. Mudah-mudahan ini tidak terulang ya," ujar dia.
Amirsyah menegaskan peristiwa ini semestinya tidak terjadi di pondok pesantren yang mendidik generasi muda untuk menjadi penerus bangsa berkualitas di masa depan.
"Dari Sidoarjo ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) perlu membina dan mengawasi semua pesantren yang ada 40 ribu lebih itu. Sudah sepatutnya dibutuhkan satu struktur birokrasi, karena tidak mudah mengawasi hal ini," paparnya.
Ia menyarankan agar Kemenag mempertimbangkan untuk membentuk direktorat khusus kepesantrenan untuk memperbaiki tata kelola dan pengawasan puluhan ribu lembaga yang mendidik anak-anak bangsa tersebut.
"Saya sering menggunakan istilah ABGCM, ABGCM itu A itu Akademisi, B itu Businessman (wirausaha), G itu Government atau pemerintah, C itu community atau masyarakat, M itu media. Jadi ini merupakan pihak-pihak yang harus bersama-sama ikut melakukan upaya memperbaiki tata kelola kembali gedung-gedung atau ya pesantren lah, lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan ini menurut saya menentukan masa depan bangsa," tuturnya.
Pemerintah segera membuka layanan hotline atau aduan langsung melalui telepon bagi masyarakat yang ingin melaporkan bangunan sekolah, utamanya pondok pesantren rawan ambruk.
Terkait nomor layanan hotline pemerintah akan segera mempublikasikan kepada masyarakat dalam waktu dekat.
“Kita buka hotline, nanti dikasih tahu nomornya. Tolong disampaikan kepada masyarakat, pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar dalam konferensi pers di Gedung Kementerian PU, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan layanan hotline tersebut akan membantu pemerintah bersama masyarakat dalam melakukan cek dan ricek, mengatasi, sekaligus menanggulangi apabila ada masalah bangunan di sebuah pesantren.
