Jakarta (ANTARA) - Bupati Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Lucky Hakim berharap pemerintah daerah (Pemda) mempunyai peranan yang lebih mendalam dalam hal pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG.
"Setiap dapur MBG memang sudah ada pengawas dan ahli gizi. Namun, nyatanya kejadian keracunan masih berulang. Pemda lebih tahu kearifan lokal, sehingga pengawasan dari hulu ke hilir akan lebih efektif bila dilibatkan," kata Bupati Indramayu Lucky Hakim melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Pengawasan dari hulu hingga ke hilir tersebut untuk membantu menyukseskan program nasional agar kasus keracunan MBG tidak kembali terjadi. Selama ini pengawasan gizi dan higienitas MBG masih didominasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga ruang bagi pemda untuk terlibat lebih dekat masih terbatas.
Senada dengan itu, pakar gizi masyarakat Dr. dr. Tan Shot Yen menilai pelibatan Pemda sangat penting dalam hal pelaksanaan program MBG. Menurutnya, BGN tidak bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu yang sudah terbiasa mengelola sistem gizi di daerah.
"Puskesmas dengan fungsi kesehatan lingkungan (kesling) dan UKS bisa menjadi garda depan supervisi. Posyandu pun punya jaringan hingga akar rumput," kata Tan Shot Yen.
Ia menambahkan pola kebijakan MBG yang terlalu top down akan sulit berjalan efektif. "Kebijakan seharusnya digeser secara bertahap agar stakeholder di daerah mendapat wewenang lebih besar," tegasnya.
Untuk itu, Tan Shot Yen mendorong agar BGN bersinergi dengan Kemendagri dan kementerian terkait untuk membuka ruang kolaborasi hingga level daerah. Dengan begitu, dinas kesehatan, Puskesmas dan Posyandu bisa berperan aktif dalam sistem pengawasan dan monitoring MBG.
