Padang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI asal Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade memaparkan peluang 19 kabupatan dan kota di provinsi setempat memperoleh bantuan Inpres Jalan Daerah yang akan digelontorkan Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp10 triliun pada 2025.
"Pada tahap kedua ini alokasi anggaran Inpres Jalan Daerah itu sebesar Rp10 triliun, dan peluang ini harus kita tangkap untuk perbaikan jalan di Ranah Minang," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI asal Sumbar, Andre Rosiade di Kota Sawahlunto, Sabtu.
Hal tersebut disampaikan Andre Rosiade dalam rapat koordinasi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur serta para Bupati dan Walikota di Kota Sawahlunto.
Andre mengatakan Inpres Jalan Daerah yang akan digelontorkan Kementerian Pekerjaan Umum terbagi atas dua tahapan. Untuk tahap pertama alokasinya sebesar Rp5 triliun dan Rp10 triliun di tahap kedua.
"Jadi, Sumatera Barat itu punya kesempatan atau peluang di tahap kedua mendapatkan alokasi dari Rp10 triliun ini untuk perbaikan jalan di Sumbar," kata dia.
Dalam rapat koordinasi yang diinisiasi Andre tersebut, ia mengajak dan mendorong para kepala daerah untuk memanfaatkan peluang bantuan dari pemerintah pusat demi pembangunan Sumbar.
Ia menyampaikan pembangunan di Ranah Minang tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri karena butuh kerja sama antara kepala daerah dengan perwakilan anggota dewan di tingkat pusat.
"Ini adalah cara kita bersama membangun Ranah Minang tanpa melihat dari partai manapun," ucap dia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyebutkan Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran Inpres Jalan Daerah tahap pertama bagi provinsi tersebut senilai Rp600 miliar pada 2025.
Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk perbaikan sejumlah infrastruktur jalan yang rusak seperti Jalan Payakumbuh-Sitangkai sepanjang 8,5 kilometer yang kondisinya memprihatinkan.
Selain itu, alokasi anggaran Inpres Jalan Daerah juga diimplementasikan di sejumlah kabupaten dan kota lainnya. Khusus daerah yang tidak menerima alokasi di tahap pertama, pemerintah provinsi mengupayakannya di tahap kedua.
