Tinjau pelaksanaan proyek besar, Wako Payakumbuh ingatkan kontraktor untuk bekerja profesional

Payakumbuh (ANTARA) - Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta meninjau langsung dua proyek besar, lanjutan normalisasi Batang Agam dan pembangunan Puskesmas Parik Rantang pada Senin (16/06).

“Intinya kerja dengan baik, sesuaikan dengan spesifikasi, dan utamakan kualitas. Kita ingin pembangunan yang dilakukan benar benar berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,”kata Zulmaeta.

Zulmaeta menyatakan bahwa Pemkot Payakumbuh akan memberikan apresiasi kepada kontraktor yang bekerja profesional dan sesuai target.

Sebaliknya, ia juga menegaskan bahwa pihak yang berkinerja buruk akan dicoret dari daftar penyedia jasa.

“Kontraktor yang bekerja baik akan kita pertimbangkan untuk dipertahankan. Tapi kalau kinerjanya buruk, akan kami blacklist,” katanya.

Lebih jauh, Zulmaeta mengingatkan bahwa Pemko tidak akan mentoleransi adanya praktik setoran, gratifikasi, ataupun pungutan liar dalam proses pengerjaan proyek. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai biang utama turunnya kualitas pembangunan.

“Saya tegaskan, tidak ada bayaran, setoran atau apapun namanya. Jika ketahuan, baik pemberi maupun penerima akan saya proses sesuai aturan. Hal seperti itu pasti akan merusak kualitas pembangunan,” ucapnya.

Dia juga menjelaskan bahwa seluruh proses tender di lingkungan Pemko Payakumbuh dilakukan secara terbuka melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

“Penentuan pemenang proyek bukan berdasarkan kedekatan atau titipan. Semua melalui LPSE, jadi prosedurnya jelas dan terbuka. Yang kami inginkan hanya satu, yaitu pembangunan yang berkualitas dan bisa dinikmati oleh masyarakat,” pungkasnya.

Pemko Payakumbuh saat ini memang tengah memprioritaskan proyek proyek yang bersifat mendesak dan memberi dampak langsung pada masyarakat.

Selain penanggulangan banjir melalui normalisasi Batang Agam, pembangunan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Parik Rantang juga menjadi perhatian utama dalam upaya memperluas akses layanan publik yang memadai.