
Dahlan Isyaratkan Inalum Terbuka Bagi Pemda

Jakarta, (Antara) - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengisyaratkan Pemda Sumatera Utara bisa berperan pada PT Inalum, namun realisasinya baru bisa dilakukan setelah pengambilalihan perusahaan rampung pada 1 November 2013. "Sangat terbuka bagi daerah. Tapi jangan heboh dulu. Yang penting saat ini adalah bagaimana Inalum jatuh ke tangan Indonesia. Setelah itu baru urusan pusat," kata Dahlan, usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Senin. Menurut Dahlan, proses pengambialihan Inalum masih terus berlangsung sehingga butuh konsentrasi agar bisa berlangsung mulus. "Batas waktu pengambilalihan Inalum tinggal hitungan hari, sehingga jangan heboh dulu. Jangan-jangan tidak jadi," ujar Dahlan. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi dan 10 daerah kabupaten dan kota di Sumatera Utara menyatakan siap mengelola 58,8 persen saham Inalum. "Kami Pemprov Sumut dan kabupaten kota siap mengambil saham yang dimiliki oleh Jepang sebesar 58,88 persen," kata Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho. Alasan Pemda ikut mengelola Inalum karena ingin benar-benar merasakan manfaat dari sumber daya alam daerah itu setidaknya hingga 30 tahun ke depan. Hingga kini, menurut Dahlan, proses pengambilalihan Inalum masih terkendala perbedaan nilai valuasi antara Pemerintah Indonesia yang mengajukan nilai buku senilai 424 juta dolar AS, sementara pihak Jepang mematok 626 juta dolar AS. Perbedaan terjadi karena pihak Jepang menghitung revaluasi aset, sedangkan pemerintah lewat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak mengakui revaluasi. Dengan perbedaan ini ada kemungkinan persoalan ini harus diselesaikan lewat proses arbitrase. (*/sun)
Pewarta: Inter
Editor: Inter
COPYRIGHT © ANTARA 2026
