Simpang Empat,- (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, mengharapkan pemerintah pusat pada 2025 ini menambah anggaran pembangunan shelter tsunami yang sangat terbatas di daerah itu sebagai gedung evakuasi bencana atau Tempat Evakuasi Sementara (TES) dari bahaya tsunami.
"Sangat butuh karena puluhan ribu warga ada di tepi pantai yang panjangnya mencapai 152 kilometer," kata Kepala Pelaksana BPBD Pasaman Barat Jhon Edwar di Simpang Empat, Jumat.
Menurutnya, dengan garis pantai yang cukup panjang itu baru ada satu bangunan shelter di daerah Maligi, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar).
Dengan panjangnya dan padatnya penduduk di tepi pantau, kata dia, maka dibutuhkan shelter untuk evakuasi warga jika sewaktu-waktu terjadi tsunami. Kebutuhan shelter tersebut antara lain di Katiagan Mandiangin Kinali, Sasak, Pulau Panjang Kecamatan Sungai Beremas, Sikilang Kecamatan Sungai Aur, dan di Sikabau Kecamatan Koto Balingka.
Kebutuhan shelter di daerah pesisir pantai sangat dibutuhkan, lanjutnya, karena pada umumnya daerah pantai yang ada merupakan daerah terpencil. Jalan menuju daerah itu juga masih menyisir pantai.
"Akses jalan itu masih menyisir pantai. Jika terjadi tsunami maka warga dipastikan sulit keluar menyelamatkan diri sehingga diperlukan shelter," katanya.
Pihaknya telah mengusulkan ke Pemprov Sumbar agar bisa membangun shelter karena butuh anggaran yang besar.
Selain kebutuhan shelter, pihaknya juga akan berupaya membuat jalur evakuasi di tepi pantai. Saat ini baru ada satu jalur evakuasi di Bukit Marando Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas.
"Pasaman Barat merupakan salah satu daerah yang rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, gempa, dan tsunami. Diperlukan mitigasi, edukasi, dan sarana prasarana dalam rangka antisipasi berbagai bencana alam," sebutnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pasaman Barat butuh dukungan bangun shelter antisipasi tsunami
