Padang Panjang (ANTARA) - Turunnya angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada lalu, harus dilakukan evaluasi, pengkajian dan survey, untuk mengetahui penyebab turunnya angka partisipasi pemilih tersebut. Hal itu dikatakan Pj. Walikota Padang Panjang, Sumatera Barat, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si pada Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar Bawaslu Padang Panjang, Selasa (24/12) di auditorium Mifan.
Pada Pilkada Padang Panjang lalu, tercatat masyarakat yang menggunakan hak pilihnya berada pada angka 67 persen. Sementara pada penyelenggaraan Pilpres dan Pileg awal tahun lalu, angka partisipasi masyarakat Padang Panjang yang menggunakan hak pilihnya mencapai angka 84 persen.
"Meskipun sudah cukup baik, namun ini tentu perlu dikaji dan dilakukan survey termasuk dengan melakukan Forum Group Discution (FGD) dengan melibatkan perguruan tinggi," kata Sonny.
Menurut Sonny, sosialisasi yang dilakukan penyelenggara dalam hal ini KPU maupun Bawaslu, sudah sangat cukup, namun dengan turunnya angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada lalu, harus menjadi pemikiran bersama.
"Alhamdulillah, pelaksanaan pilkada berjalan aman dan lancar. Hal berkaitan sengketa pemilu tentunya ada mekanisme yang dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan kita sepenuhnya menyerahkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pilkada yang perlu menjadi bahan evaluasi," kata dia.
Sonny, mengingatkan pentingnya kerja sama yang telah terjalin dengan baik antar berbagai unsur, terutama Forkopimda, dalam mendukung kelancaran proses pilkada. Apresiasi terhadap pelaksanaan tahapan pilkada yang telah berjalan dengan aman dan lancar.
"Terima kasih kepada jajaran Forkopimda yang telah kompak mendukung pelaksanaan pilkada bersama Bawaslu dan KPU. Alhamdulillah, tidak ada hal-hal yang luar biasa terjadi selama Pilkada 2024 di Kota Padang Panjang," sebut Sonny.
Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dibuka ketua Bawaslu Hidayatul Fajri dan dihadiri Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), lurah, serta berbagai pihak terkait dengan menghadirkan dua narasumber dari akademisi, Kairul Anwar, M.H dan Dewi Angraini, S.IP, MM.
