Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk ojek online (ojol).
"Tentang BBM atau ojol itu masih exercise oleh pemerintah, jadi belum merupakan suatu keputusan," kata Bambang dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Ia memastikan Fraksi Golkar di DPR RI mendukung para ojol untuk mendapatkan subsidi BBM. Salah satunya, para ojol harus dipastikan tetap mendapat mengisi pertalite.
Lebih lanjut, Bambang menegaskan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan ojol mengisi BBM bersubsidi. Ia menyebut DPR bersama pemerintah akan mencari jalan terbaik untuk masyarakat.
"Kira-kira poinnya seperti itu, yang lain-lainnya tentang apa yang menjadi keputusan pemerintah itu belum ada, jadi bisa di exercise segala kemungkinan-kemungkinan yang ada, jadi pada dasarnya kita akan cari dan mendukung apa yang terbaik untuk masyarakat Indonesia," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan terkait skema pengemudi ojek online (ojol) yang tak masuk kriteria penerima subsidi BBM tepat sasaran untuk pembelian pertalite bukan merupakan keputusan akhir.
Dikatakan Bahlil hingga saat ini pihaknya masih menggodok formulasi subsidi energi untuk BBM dan listrik agar lebih tepat sasaran.
"Belum ada keputusan final," ujar Menteri Bahlil ditemui di Jakarta, Jumat (29/11).
Ia menyampaikan formulasi subsidi yang tengah diolah pihaknya hanya memiliki satu tujuan yakni untuk menciptakan distribusi insentif yang adil bagi semua kalangan masyarakat.
"Yang jelas kita akan membuat adil semuanya," ujar dia.
Lebih lanjut, ia mengatakan sudah melapor terkait rencana formulasi subsidi yang bakal digunakan kepada Presiden Prabowo, serta tinggal menunggu data penerima yang dikerjakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua Komisi XII: Belum ada keputusan soal BBM bersubsidi untuk ojol
Berita Terkait
Komisi XII DPR soroti perlunya transformasi sektor pertambangan
Rabu, 4 Desember 2024 15:53 Wib
DPR minta ANTARA, TVRI, dan RRI tak pikirkan kompetisi dengan swasta
Selasa, 3 Desember 2024 4:21 Wib
Ketua Komisi VII DPR apresiasi LKBN ANTARA karena tidak andalkan APBN
Selasa, 3 Desember 2024 4:20 Wib
Komisi VII DPR dorong ANTARA-RRI tingkatkan kreativitas pemberitaan
Selasa, 3 Desember 2024 4:19 Wib
Dirut ANTARA usul ke DPR agar koresponden luar negeri diperkuat lagi
Senin, 2 Desember 2024 16:04 Wib
Kompolnas sarankan Polda cek psikologi polisi yang pegang senjata
Senin, 25 November 2024 19:21 Wib
Komisi III DPR-RI datangi Polda Sumbar terkait kasus Polisi tembak Polisi
Senin, 25 November 2024 17:11 Wib
Komisi III DPR sayangkan oknum polisi penembak polisi tak diborgol
Jumat, 22 November 2024 16:04 Wib