Wakil Ketua DPRD Pessel ingatkan Perangkat Daerah agar menuntaskan serapan DAK

Painan (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Dani Sopian, ingatkan kepada semua Perangkat Daerah (PD) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat agar segera menuntaskan serapan anggaran, terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Ketegasan itu disampaikan Dani Sopian, terkait dengan akan berakhirnya tahun anggaran 2024. Sebab serapan DAK menjadi salah satu indikator penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah (Pemda).

"Karena sudah memasuki akhir tahun anggaran 2024, maka saya berharap semua kegiatan yang dilaksanakan di daerah ini segera dituntaskan. Terutama sekali serapan kegiatan yang berasal dari DAK. Sebab serapan DAK ini menjadi salah satu indikator penilaian terhadap kinerja Pemda," katanya kepada media ini Selasa (3/12).

Dia menjelaskan bahwa persentase serapan DAK juga akan menjadi bahan evaluasi untuk kucuran DAK tahun berikutnya atau pada tahun 2025 nanti. "Jadi bagi yang serapan DAK tidak maksimal, maka pada tahun berikutnya berpotensi akan ada pemotongan," ingat Dani.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pessel, Mawardi Roska, ketika dihubungi menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap capaian program pada masing-masing perangkat daerah di daerah itu.

"Evaluasi itu kita lakukan agar kegiatan yang dilakukan terlaksana sesuai skedul atau jadwal. Selain itu juga bertujuan agar kegiatan yang mengalami keterkendala,an bisa dicarikan solusi agar tidak terbentur dalam pelaksanaan," jelasnya.

Dia juga mengingatkan kepada pelaksana kegiatan dan pengelola program untuk selalu berhati-hati dalam memahami aturan, terutama yang menyangkut dengan keuangan negara.

"Menyangkut pengelolaan keuangan negara, saya memang selalu mengingatkan kepada aparatur saya agar berhati-hati dalam menggunakannya. Tujuannya supaya tidak ada temuan apabila dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan," ingatnya.

Hal itu disampaikannya sebab dia tidak menginginkan aparaturnya berhadapan dengan persoalan hukum.

"Bila itu terjadi yang akan mendapatkan dampak tidak hanya yang bersangkutan, tapi juga bisa berimbas terhadap target daerah pada tahun berikutnya untuk bisa kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," tukuknya.