Padang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Barat (Sumbar) sukses meningkatkan kesadaran perlindungan merek di provinsi setempat pada 2024.
"Dari Januari hingga pertengahan November jumlah permohonan merek yang tercatat sebanyak 511 permohonan," kata Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Sumbar Ruliana Pendah Harsiwi di Padang, Selasa.
Ia mengatakan jumlah sebanyak 511 tersebut merupakan angka permohonan merek yang paling tinggi dalam lima tahun terakhir di Sumbar.
Pada 2020 jumlah permohonan yang diterima sebanyak 188 permohonan, pada 2021 sebanyak 261 permohonan, pada 2022 sebanyak 419 permohonan, dan pada 2023 sebanyak 346 permohonan.
"Tahun ini masih tersisa satu bulan lebih, kita berharap angja 511 permohonan itu terus bertambah sampai akhir tahun nanti," katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan pendaftaran merek penting dilakukan agar produk atau jasa yang dibuat masyarakat mendapatkan perlindungan hukum.
Jika merujuk pada Undang-undang maka merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut.
Fungsinya untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.
Ruliana menjelaskan peningkatan kesadaran merek di Sumbar merupakan suatu kabar yang baik bagi misi perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia.
Sebab perlindungan KI yang maksimal akan memberikan dampak positif bagi citra Indonesia di dunia
internasional dan mempengaruhi iklim investasi.
Ia mengatakan Kanwil Kemenkumham Sumbar sampai sekarang masih terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya perlindungan KI di Sumbar.
Berbagai program serta kegiatan telah digelar instansi pengayoman itu untuk merangsang kesadaran pendaftaran produk KI mulai dari merek, paten, hak cipta, dan rahasia dagang.
Berita Terkait
Menteri: Nikahkan korban kekerasan seksual dengan pelaku bukan solusi
Senin, 11 November 2024 11:58 Wib
Polri diminta usut tuntas dalang judi online libatkan pegawai Komdigi
Minggu, 3 November 2024 19:51 Wib
Fadli Zon tekankan pentingnya perlindungan kebudayaan suku Mentawai
Kamis, 31 Oktober 2024 5:07 Wib
Menteri PPPA komitmen lanjutkan perjuangkan hak perempuan dan anak
Selasa, 22 Oktober 2024 9:38 Wib
Prabowo tunjuk Veronica Tan jadi Wamen PPPA
Senin, 21 Oktober 2024 9:13 Wib
Abdul Karding jadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran pilihan Prabowo
Senin, 21 Oktober 2024 9:11 Wib
Kemenkumham paparkan tantangan kekayaan intelektual pada era digital
Kamis, 17 Oktober 2024 15:11 Wib
Sosialisasi program perlindungan saksi, PT Semen Padang dan LPSKbangun kesadaran komunitas
Kamis, 17 Oktober 2024 9:15 Wib