Minimalisir dampak bencana Pemkot Padang Panjang rakor KRB

Padang Panjang (ANTARA) - Untuk menghasilkan dokumen dan Koordinasi Kajian Risiko Bencana (KRB) yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam memetakan dan meminimalisir risiko bencana dan referensi perencanaan pembangunan. Pemkot Padang Panjang melalui BPBD Kesbangpol Gelar Sosialisasi dan Koordinasi KRB dengan melibatkan tim ahli Universitas Andalas (Unand) Rabu, (10/7).

Kepala BPBD Kesbangpol, I Putu Venda, S.STP, M.Si, menyebutkan dokumen KRB berguna memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman serta tingkat kerugian dan kapasitas daerah.

"Kedepan setiap pembangunan harus melalui kajian yang matang dan memperhatikan risiko bencana sehingga tidak menimbulkan bencana di kemudian hari," kata I Putu Venda.

Ia berharap peserta sosialisasi dan rakor KRB mengikuti kegiatan tersebut secara saksama. Sehingga dapat memperoleh pemahaman dan pengetahuan dalam upaya pengurangan risiko bencana serta melahirkan kajian untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

"Kehadiran peserta dalam berpartisipasi memberikan saran pendapat dan masukan karena ini akan menjadi dokumen untuk kita pedomani dalam menghadapi risiko bencana sehingga ada kesiapsiagaan kita. Mohon diikuti secara aktif hingga selesai agar mendapatkan hasil terbaik,” harap Venda.

Prof. Abdul Hakam, Tim Ahli PSB Unand, menerangkan beberapa risiko bencana yang berpotensi terjadi di Padang Panjang, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem dan lainnya.

“Penting kita lakukan pemetaan kajian terhadap ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas masyarakat dan daerah terhadap bencana yang mungkin terjadi serta melakukan perhitungan risiko terhadap bencana,” kata dia didampingi Tim Ahli PSB Unand lainnya, Dr. Bayu M Adji, MT.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU terkait dengan kerja sama penyusunan dokumen KRB l Padang Panjang antara BPBD Kesbangpol dengan pihak Unand.

Sosialisasi dan Koordinasi Kajian Risiko Bencana (KRB) diikuti 38 peserta yang terdiri dari OPD terkait, camat, lurah, BMKG, organisasi kebencanaan, Kerapatan Adat Nagari, akademisi dan undangan lainnya.