Batusangkar (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meminta Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan setempat untuk memaksimalkan seluruh aset tanah yang dimiliki guna membantu mensejahterakan masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Seluruh aset berupa lahan seperti Balai Benih Induk (BBI) di Rambatan Kabupaten Tanah Datar harus dimaksimalkan pemanfaatannya karena potensinya sangat besar bahkan untuk menghasilkan PAD," katanya di Batusangkar, Selasa.
Ia mengatakan itu usai meninjau lahan BBI Palawija seluas 20 hektare di Kabupaten Tanah Datar.
Menurutnya lahan seluas 20 hektare itu jika dimanfaatkan dengan benar bisa menjadi perkebunan jagung yang bisa menghasilkan puluhan ton sekali panen.
"Kebutuhan jagung di Sumbar sangat besar. Saat ini belum terpenuhi oleh produksi di dalam daerah dan masih didatangkan dari provinsi lain. Kalau semua aset lahan seperti BBI ini dimaksimalkan, akan sangat besar manfaatnya," kata dia.
Selain bisa menambah pemenuhan kebutuhan jagung di Sumbar juga akan memberikan efek perekonomian yang tidak sedikit bagi masyarakat dan PAD bagi daerah.
"Saya sudah minta Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sumbar untuk menginventarisasi semua lahan yang mirip dengan BBI tersebut untuk dikelola dengan maksimal," katanya.
Ia menyebut saat ini Kementerian Pertanian tengah menggalakkan program petani milenial. Pemprov Sumbar bisa mensinkronkan pemanfaatan lahan tersebut dengan program kementerian itu.
"Kita harus pikirkan bagaimana caranya agar milenial tertarik untuk terjun ke bidang pertanian. Pemanfaatan aset lahan ini merupakan salah satu peluang untuk mewujudkan hal itu," katanya.
Sementara itu Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi mengatakan bencana yang terjadi pada beberapa kabupaten dan kota sejak Desember 2023 telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp1,6 triliun.
Kerugian itu termasuk rusaknya infrastruktur yang harus kembali diperbaiki secepat mungkin karena jika tidak, bisa berpengaruh pada inflasi daerah. Oleh karena itu, penting untuk bisa mendapatkan sumber PAD baru guna menunjang kebutuhan perbaikan infrastruktur tersebut.
