BKSDA Sumbar sosialisasikan penanganan konflik satwa di Agam

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat menyosialisasikan penanganan konflik satwa jenis harimau sumatera dengan manusia kepada warga yang tinggal di daerah rawan terjadinya konflik di Marambuang, Nagari atau Desa Baringin, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Jumat (17/5).

Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Sumbar Antonius Vevri didampingi Kepala Resor Konservasi Wilayah II Maninjau BKSDA Sumbar Rusdiyan P Ritonga di Lubuk Basung, Jumat, mengatakan sosialisasi diikuti puluhan warga itu diadakan di Masjid Al Irsyad Marambuang, Nagari Baringin, Kecamatan Palembayan.

"Sosialisasi itu kita lakukan setelah melaksanakan Shalat Jumat dan ini merupakan permintaan dari wali jorong setempat untuk melindungi warga dan satwa," katanya.

Ia mengatakan Nagari Baringin tersebut merupakan rawan konflik karena berada di daerah penyangah kawasan Cagar Alam Maninjau.

Frekwensi konflik di daerah tersebut cukup tinggi semenjak Desember 2023 dengan memangsa satu ekor kerbau milik warga dan pada April 2024 juga memangsa satu anak kerbau.

Untuk itu, ia berharap warga bisa berbagi ruang atau waktu dengan satwa dilindungi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Satwa tersebut aktif pada pukul 16.00 WIB sampai 08.00 WIB dan warga tidak melakukan aktivitas pada jam tersebut, melakukan kegiatan secara bersama-sama, mengandangkan tetnak dan lainnya.

"Kalau satwa aktif pada waktu itu, maka warga melakukan aktivitas sebelum jam aktif. Kedepan potensi konflik bakal terjadi dan butuh dukungan dari masyarakat agar bisa meminimalisir konflik tersebut," katanya.

Ia mengakui Nagari Baringin telah dibentuk Tim Patroli Anak Nagari (Pagari) dengan anggota dari masyarakat setempat. Mereka telah dibekali tentang penanganan satwa, navigasi darat dan lainnya.

Saat konflik tersebut, tambahnya, BKSDA Sumbar melakukan penanganan konflik tersebut melibatkan Tim Pagari Baringin. Penanganan dimulai dari identifikasi jejak, cakaran, kotoran, pemasangan kamera jebak, penghalauan sampai memasang kandang jebak.

"Kita telah memasang satu unit kandang jebak di Marambuang dan satu unit kandang jebak di Pasia Laweh, Kecamatan Palupu, karena di Pasia Laweh juga ada konflik dengan satwa individu yang sama," katanya.

Salah seorang warga Marambuang Pakiah Sakti menambahkan konflik tersebut sangat mengganggu masyarakat beraktivitas kembali kebun, karena warga ketakutan dan ditambah ada ternak warga dimangsa satwa liar itu.

Dengan kondisi itu, maka berdampak terhadap perekonomian dari masyarakat setempat, karena untuk mendapatkan satu ekor kerbau membutuhkan waktu cukup lama.

"Kami berharap pemerintah melalui Dinas Sosial dapat mengalokasikan dana untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat konflik ini terutama yang ternaknya jadi korban bisa mendapatkan kompensasi," katanya.