Pemkab Agam lakukan strategis optimalkan PAD

Lubukbasung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat melakukan berbagai strategi dalam mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar target tercapai pada tahun ini.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Agam Endrimelson di Lubuk Basung, mengatakan strategi itu dilakukan agar target PAD Rp219.62 miliar tercapai nantinya.

"Dengan strategi tersebut saya berharap target PAD tersebut bakal optimal nantinya," katanya.

Ia mengatakan strategi yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem pajak daerah melalui penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi Lapak Agam, SmartGov dan Tax Survey untuk mengkomputerisasi sistem pajak daerah.

Lalu menggali potensi pendapatan baru dengan melakukan pendataan pendataan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2), penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT), kerjasama dengan instansi vertikal untuk Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) dan reclas untuk objek tertentu.

"Kita juga meningkatkan kerjasama antar lembaga untuk memastikan bahwa setiap potensi pendapatan dapat termonitor dan terealisasi," katanya.

Ia menambahkan Bapenda juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak dengan kampanye seperti "Ayo Bayar Pajak dan Retribusi demi Pembangunan dan Kesejahteraan Negeri" serta "Mari Berkontribusi untuk Negeri dengan Bayar Pajak dan Retribusi".

"Langkah-langkah strategis ini penting untuk memastikan bahwa optimalisasi PAD tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah," katanya.

Ia menambahkan pendataan PBB-P2 tersebut melibatkan sebanyak 96 petugas dan pendataan dilakukan di tiga kecamatan selama 2024.

Petugas yang terlibat sebanyak 96 orang dan 12 orang di antaranya merupakan mahasiswa magang dari FIS Universitas Negeri Padang (UNP).

"Petugas itu telah dibekali dan pendataan kami lakukan di Kecamatan Tilatang Kamang, Ampek Angkek, dan Baso," katanya

Ia mengatakan pendataan PBB-P2 juga akan melibatkan wali jorong di tiga kecamatan yang disasar.

Wali jorong tersebut selaku pendamping petugas di lapangan yang mengkoordinir petugas dalam upaya mendapatkan data yang valid.

"Pendataan PBB-P2 pada 2024 ini dimulai pada 1 Maret di Nagari Gaduik dan Nagari Kapau," katanya.