Wapres Terima Kunjungan GGGI

Jakarta, (Antara) - Wakil Presiden Boediono menerima kunjungan Ketua Dewan "Global Green Growth Institute" (GGGI) Lars Lokke Rasmussen dalam upaya untuk mempererat dan meningkatkan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan dewan itu. "Saya berharap kerja sama yang dijalin GGGI tidak hanya dengan pemerintah, tetapi juga dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi yang baru saja dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013," kata Boediono saat menerima Rasmussen di Kantor Wapres Jakarta, Senin. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang juga Ketua Satgas REDD+ Kuntoro Mangkusubroto, Wakil Menteri Luar Negeri Wardana, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita D Tuwo, Direktur Jenderal CGGI Howard Bamsey, dan perwakilan CGGI di Indonesia Anna van Paddenburg. Menanggapi pernyataan Wapres tersebut, Rasmussen yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Denmark 2009-2011, menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan CGGI. Dia juga menyampaikan selamat atas dibentuknya Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi yang baru saja dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013. Insititusi baru yang bertugas untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi dan lahan gambut atau yang lebih dikenal dengan REDD+. "Selamat atas dibentuknya insitusi baru di bidang REDD+. Tentunya kami akan bekerja sama," kata Rasmussen. Pemerintah Indonesia melalui Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Lukita Tuwo dan Dirjen GGGI Howard Bamsey telah menandatangani nota kesepahaman pada Juni 2013. GGGI adalah institusi yang mengembangkan model baru dari pertumbuhanan ekonomi yang dikenal sebagai pertumbuhan hijau atau green growth, yang sangat memperhatikan upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, kelestarian lingkungan, seperti mitigasi perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, serta akses terhadap energi ramah lingkungan dan sanitasi. Institusi tersebut merupakan badan internasional yang dibentuk untuk memastikan pembangunan ekonomi di setiap negara yang diajak bekerja sama bisa tumbuh dengan tetap memperhatikan keberlangsungan keadaan alam sekitarnya. (*/jno)