Evaluasi Kolaborasi Asing Menhut Perlu Didukung

Bogor, (Antara) - Pakar kehutanan Institut Pertanian Bogor Dr Ricky Avenzora MSc.F menyatakan rencana Menhut Zulkifli Hasan mengevaluasi kolaborasi asing perlu didukung, bahkan seharusnya diikuti oleh kementerian lain. "Hal tersebut perlu dilakukan secara objektif, terukur dan transparan," katanya di Bogor, Jawa Barat, Senin. Usai meresmikan pelayanan perizinan secara "online" di Kemenhut pada Rabu (11/9), Menhut Zulkifli Hasan menyatakan siap mengevaluasi kerja sama dengan WWF (World Wild Fund) dan lembaga asing lainnya karena dinilai gagal mendukung perbaikan pengelolaan hutan di Indonesia. Ia menyatakan, kondisi hutan yang dikerjasamakan dengan lembaga asing ternyata cenderung makin buruk. Dia mencontohkan apa yang terjadi di Taman Nasional Gunung Leuser, Nangroe Aceh Daroesalam, di mana pembalakan liar terus terjadi, begitu juga di Taman Nasional Teso Nilo, Riau, yang dikelola secara kolaboratif dengan WWF, kondisinya semakin parah. Menhut menjelaskan, akibat kegagalan perbaikan pengelolaan hutan secara kolaboratif tersebut, pemerintah harus menanggung beban tanggung jawab. "Padahal dana yang mereka dapat dari luar negeri begitu besar. Tapi yang diprotes kami," katanya. Dalam amatan Ricky Avenzora, selama ini memang telah terlalu banyak dinamika kontra-produktif yang terjadi dalam kolaborasi dengan pihak asing. Ia mengemukakan bahwa setidaknya sejak lima tahun lalu telah banyak pihak mengingatkan hal tersebut, bahkan telah menyerukan pula tentang perlunya segera dibuat "NGOs-Watch". Namun, diingatkan bahwa proses evaluasi yang akan dilakukan Menhut tersebut juga perlu dipastikan untuk tidak bersifat "tebang-pilih" atau terperangkap pada dinamika "agency-politicking". "Jika saat ini sepertinya sedang dicuatkan satu-dua 'agency' atauNGOs yang ibarat digambarkan punya 'nilai merah', maka sesungguhnya dalam saat bersamaan kita juga tahu bahwa ada agency/NGO 'hitam' yang sedang berhasil mendapat angin segar mendekat ke pusat kekuasaan," kata doktor lulusan "George August Universitaet" Gottingen Jerman itu. Karena itu, menurut dia, evaluasi atas kolaborasi asing harus dilakukan secara menyeluruh, baik visi, misi, SDM, keuangan hingga kinerjanya. "Negeri kita harus tidak lagi memberi ruang pada para ekspatriat kelas tiga yang dikirim oleh negara-negara asing ke Indonesia," katanya. Ia mengatakan berbagai pengalaman menunjukan bahwa para ekspatriat kelas tiga itu bukan hanya tidak mempunyai kapabilitas serta kapasitas keahlian yang cukup, melainkan juga sering menjadi "trouble maker" dalam berbagai kegiatan yang ada. "Mereka tidak pernah memberikan yang terbaik untuk negeri kita, melainkan hanya membuat 'placebo-achievement' serta berusaha memperpanjang kegiatan agar mereka terus mendapatkan pekerjaan di negeri kita. Bahkan dari banyak indikator yang ada maka sudah saatnya pula kita untuk sadar akan dinamika jasa "mata-mata" (intelijen) yang mereka lakukan untuk banyak pihak," katanya. Tentu saja, kata dia, tidak semuanya mereka seburuk itu, namun pengawasan kiranya perlu dilakukan pada sebagian besar mereka. Selain itu, berbagai kalimat "berbunga-bunga" dalam visi dan misi agency/NGO asing perlu dievaluasi untuk konsisten dengan kinerja mereka selama ini. Setidaknya hal itu perlu dilakukan secara sistemik setiap lima tahun sekali. Menurut dia, agas proses evaluasi yang akan dilakukan Menhut tersebut bisa efisien dan efektif serta bermanfaat untuk negeri ini, maka SDM lokal, baik birokrat, akademisi ataupun praktisi serta pegawai dari para agency/NGO asing tersebut perlu untuk segera sadar, berbenah diri dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas secara total. "Para birokrat tak perlu takut dengan agency asing. Para akademisi jangan lagi terbuai dengan janji-janji dana penelitian. Para praktisi tak perlu takut dengan "black campaign". Sedangkan para SDM lokal yang bekerja di agency/NGO asing kiranya perlu pula untuk segera berhenti ''menjual bangsa' hanya karena mau mendapatkan gaji besar dari agency," katanya. Dalam konteks politik pembangunan internasional, katanya, sudah menjadi rahasia umum bahwa SDM kelas tiga lah yang dikirim oleh suatu negara maju ke luar negeri untuk berbagai tugas dan fungsi. "SDM kelas satu selalu mereka pakai langsung di dalam negeri sendiri, begitu juga dengan SDM kelas dua mereka yang terus mereka bina di dalam negeri untuk mendukung SDM kelas satu mereka," katanya. Selain bahasa ibu mereka, katanya, maka pengalaman selama ini menunjukkan bahwa umumnya para ekspatriat kelas tiga itu hanya mempunyai 25-30 persen kapasitas dan kapabilitas dari kebutuhan program. Sementara gaji serta fasilitas mereka mencapai tiga sampai empat kali posisi manajer lokal, demikian Ricky Avenzora. (*/sun)