Gibran sebut transisi energi hijau tidak murah

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan transisi energi hijau merupakan kebijakan yang tidak murah untuk diimplementasikan.

Menanggapi kritik dari dua cawapres rivalnya, yaitu Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD, Gibran menjelaskan beberapa perusahaan yang beroperasi di Indonesia saat ini belum memiliki kemampuan untuk transisi dari energi fosil ke energi hijau yang rendah karbon.

"Untuk masalah insentif, komitmen, bisa kami kasih contoh yang sudah berjalan. Contohnya, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Cirata. Itu hasil kerja sama PT Masdar dari Uni Emirat Arab dan ini ada insentif, ada tax holiday, tax allowance, ada pembebasan bea modal, (yang) juga mendorong perusahaan-perusahaan berinvestasi di transisi energi hijau, (karena) ini tidak murah, karena costly, karena beberapa perusahaan belum mencapai soft skill; tetapi komitmen bauran listrik PLN harus ditingkatkan ke depan," kata Gibran dalam Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu.

Walaupun demikian, Gibran menyebut pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran selalu berkomitmen untuk transisi energi melanjutkan komitmen pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengkritik jawaban Gibran soal strategi pembangunan rendah karbon.

Muhaimin menyebut pajak karbon memang dapat menjadi strategi, tetapi yang lebih penting adalah komitmen pemerintah. Cawapres nomor urut 1 itu pun menegaskan bahwa jika pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terpilih memenangi Pilpres 2024, maka kebijakan pajak karbon segera diberlakukan.

Debat antara Gibran, Muhaimin, dan Mahfud pada segmen kedua debat cawapres itu berpangkal dari pertanyaan mengenai strategi untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon yang berkeadilan.

Gibran menjawab pertanyaan itu dengan menyebut pentingnya memberlakukan pajak karbon.

"Jika kita bicara masalah karbon, tentunya kita harus menyinggung pajak karbon, carbon storage, dan carbon capture. Agenda ke depan, tentu kita harus mendorong transisi menuju energi hijau. Kita tidak boleh lagi ketergantungan pada energi fosil. Kita dorong terus energi hijau bersumber nabati, seperti bioetanol, bioavtur, sekarang sudah terbukti dengan adanya B35 dan B40 ini sudah mampu menurunkan nilai impor minyak kita, nilai tambah produksi sawit dalam negeri, dan lebih ramah lingkungan," jelas Gibran.

Sementara itu, di segmen pertama, Gibran menyinggung pentingnya melanjutkan dan memperluas hilirisasi untuk mengolah kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengatakan hilirisasi yang direncanakan pasangan Prabowo-Gibran tidak terbatas pada sektor tambang, tetapi juga pada sektor pertanian, maritim, dan digital.

"Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kami akan dorong transisi menuju energi hijau, seperti bioavtur, biodiesel dan juga bioethanol, yang sudah dilakukan meliputi B35 dan B40," ujar Gibran.

Pada kesempatan itu, Gibran juga menyebut program green jobs sebagai peluang kerja ramah lingkungan masa depan, mekanisasi petani termasuk smart framing, serta agenda reforma agraria.

Kemudian, Gibran juga menyebut RUU Masyarakat Adat yang saat ini belum disahkan menjadi undang-undang dan akan didorong untuk lebih berkeadilan.

KPU RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Setelah debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua pada 22 Desember 2023, dan debat ketiga pada 7 Januari 2024; KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan ketiga cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gibran sebut transisi energi hijau tidak murah