Enam Satker Kemenkumham Sumbar raih predikat WBK

Jumat, 15 Desember 2023 17:43 WIB

Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar Haris Sukamto foto bersama dengan pimpinan Satker raih WBK. (ANTARA/HO-Kumham)

Padang (ANTARA) - Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, Yasona Laoly menyerahkan secara langsung penghargaan kepada enam satuan kerja (Satker) di naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Barat (Sumbar) atas prestasi mewujudkan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Penganugerahan tersebut dilaksanakan dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum dan HAM di Ballroom Flores Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (14/12).

"Ini merupakan motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di daerah Sumbar," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar Haris Sukamto di Padang, Jumat.

Penghargaan itu sebelumnya diserahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI ke Instansi pengayoman.

Ia mengatakan enam Satker yang memperoleh penganugerahan tersebut yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh.

Kemudian Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIB Tanjung Pati, dan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Pasaman.

Haris menyebutkan sepanjang 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melewati berbagai tantangan yang dianggap sebagai motivasi dan pembelajaran.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyebut saat ini adalah momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.

"Refleksi tahun ini menjadi momen yang tepat untuk menghargai pencapaian-pencapaian, belajar dari pengalaman yang hadapi, dan bersyukur atas semua yang telah diraih," kata Yasonna dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024.

Ia mengatakan seluruh jajaran Kemenkumham bersiap memasuki periode baru dalam merencanakan langkah-langkah ke depan berbekal refleksi yang terjadi pada 2023.

Yasonna menekankan hal terpenting adalah membuat target visioner yang jauh ke depan, lalu berusaha mewujudkannya.

“Kalaupun kita belum mencapainya, tapi karena kita sudah men-set up target yang tinggi, target yang ambisius, bukan target yang business as usual. Maka untuk itu saya mengajak seluruh jajaran untuk memaksimalkan segala potensi dan kekuatan kita untuk mencapai target-target yang lebih baik lagi,” jelasnya.

Sebelumnya Ketua Steering Comittee Rakor Y Ambeg Paramarta mengatakan pada rakor ini telah menghasilkan 52 rencana aksi, rinciannya adalah 10 Rencana Aksi Dukungan Manajemen, 2 Rencana Aksi Pemasyarakatan, 23 Rencana Aksi Keimigrasian dan 17 Rencana Aksi Pelayanan Hukum dan HAM.

Rencana aksi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM, dan dipergunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan akselerasi pelaksanaan tugas dan fungsi di pusat dan kantor wilayah,” kata Ambeg yang juga sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kakanwil Kemenkumham Sumbar Haris secara tegas menyampaikan agar tidak mudah puas atas pencapaian prestasi ini WBK, karena kiernja harus terus digenjot.

“Ini bukanlah pencapaian tertinggi yang saudara-saudara dapatkan. Jangan mudah puas dan jadikan hal ini sebagai motivasi sehingga dapat meningkatkan prestasi demi prestasi atas kinerja dalam menjadi pelayan publik," katanya.