Logo Header Antaranews Sumbar

LSM Korsel Minta Pemerintah Izinkan Pengiriman Bantuan ke Korut

Kamis, 5 September 2013 14:15 WIB
Image Print

Seoul, (Antara/Yonhap-0ANA) - Satu kelompok sipil Korea Selatan yang ditugaskan untuk meningkatkan kerja sama dengan Korea Utara meminta pemerintah mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui jalan darat ke negara komunis itu, kata para pejabat Kamis. Dewan Lembaga Swadaya Masyarakat Korea untuk Kerja sama dengan Korea Utara mengatakan, banyak kelompok amal yang telah diberi lampu hijau untuk mengirimkan bantuan ke Utara oleh Kementerian Unifikasi, Senin, ingin mengirim pasokan melalui truk melalui zona demiliterisasi yang memisahkan kedua negara. Dikatakan, delapan dari 12 kelompok pendukung menyatakan keinginan untuk mengirim bantuan melalui apa yang dikenal sebagai koridor Gyeongui di pantai barat. Kelompok itu mengatakan telah mengirimkan permintaan kepada pemerintah awal pekan ini. Jumlah pengiriman yang telah disetujui mencakup makanan dan obat-obatan senilai 2,35 miliar won (2.130.000 dolar AS). "Permintaan itu mencerminkan pertimbangan ekonomi karena biaya jalur darat jauh lebih sedikit," kata Kang Young-sik, seorang pejabat di kelompok itu. Dia menambahkan bahwa pengiriman pasokan melalui jalur darat langsung dapat secara signifikan mengurangi waktu pengiriman. Saat ini, semua pengiriman dikirim ke Korea Utara mengambil jalan memutar melalui China, yang mahal dan memakan waktu. Terakhir kali pengiriman bantuan yang dikirim melintasi perbatasan antar-Korea itu adalah untuk korban banjir pada Oktober tahun lalu. Kegiatan tersebut dihentikan karena ketegangan di semenanjung yang memuncak dengan peluncuran rudal jarak jauh Korea Utara Desember lalu dan uji coba nuklir ketiga pada Februari. Terkait dengan permintaan tersebut, kementerian unifikasi mengatakan kini waktunya tidak ideal untuk kegiatan tersebut, karena perundingan masih berlangsung untuk menormalkan sepenuhnya Kompleks Industri Kaesong di Utara. Kementerian menambahkan bahwa pembicaraan lebih perlu dilakukan untuk menjamin keamanan warga Korea Selatan yang harus melakukan perjalanan atau tinggal untuk beberapa waktu di Utara. (*/jno)



Pewarta:
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026