DPRD Sumbar: PLN Jangan Sengsarakan Masyarakat

Padang, (Antara) - Anggota DPRD Sumatera Barat Nurnas menyatakan pihak PLN di provinsi itu jangan merugikan masyarakat, seperti melakukan pemadaman listrik, sebab energi yang ada seharusnya dapat memenuhi kebutuhan akan kelistrikan. "Terkait dengan pemadaman listrik yang terus terjadi di daerah ini, saya melihat pihak PLN Sumbar seharusnya dalam mengambil kebijakan tidak menyengsarakan rakyat, sebab kita tahu di daerah ini ada enam pembangkit listrik, yakni PLTU Ombilin, PLTG Pauh Limo, PLTA Maninjau, PLTA Singkarak, PLTA Batang Agam, PLTD Sewa Pauh Limo, yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan akan kelistrikan, sebab itu PLN jangan hanya mencari keuntungan," kata Nurnas di Padang, Senin. Anggota Komisi III DPRD Sumbar tersebut juga menjelaskan, dengan pembangkit dan potensi energi yang ada di provinsi itu, tidak seharusnya pemadaman terjadi. "Kemarin DPRD juga telah rapat kerja dengan PLN, dan saya sempat pertanyakan, apa tidak mungkin dijual keluar, sebab dengan energi yang ada di Sumbar seharusnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana asumsinya, jika penggunaan listrik oleh rumah tangga pembayarannya akan lebih sedikit dari kebutuhan perusahaan," katanya. Nurnas mencontohkan, dengan penggunaan listrik atau voltase kecil, maka pembayararan rekening listrik juga akan kecil, bebeda jika disalurkan bagi kebutuhan dengan voltase besar atau megawatt, yang tentu akan memberikan keuntungan yang lebih bagi PLN. "Ini yang perlu dijelaskan oleh pihak PLN kepada masyarakat, sebab dengan enam pembangkit yang ada jika dikalkulasikan akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Sumbar yang hanya sekitar 400 megawatt, sedangkan potensi dari pembangkit bisa mencapai 517 megawatt," katanya. Sementara itu Direktur President Institute Muhammad Rahmad juga menyakini listrik Sumbar banyak disalurkan ke daerah lain dengan sistem interkoneksi. "Idealnya ketika energi daerah ini diserap harusnya dikembalikan porsi besarnya ke daerah ini dulu, namun yang terjadi listrik sering mati dan hal itu adalah suatu bentuk ketidakadilan dan PLN harus melakukan evaluasi terhadap hal ini," kata Rahmad. (*/eko/jno)