Padang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Sumbar) meminta para pihak serta instansi terkait agar menyelesaikan permasalahan lahan yang terjadi di Air Bangis, Pasaman Barat provinsi setempat secara persuasif.
Permasalahan lahan tersebut menjadi perhatian banyak pihak setelah ratusan warga Pigogah, Air Bangis melakukan aksi demo di Padang selama lima hari berturut-turut hingga akhirnya dipulangkan pada Sabtu (5/8).
"Persoalan ini harus diselesaikan secara persuasif oleh pihak-pihak terkait dengan penekanan pada langkah penyelesaian yang humanis," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar Haris Sukamto di Padang, Senin.
Ia memandang penyelesaian masalah secara humanis tersebut juga harus dibarengi dengan pendekatan pada tokoh-tokoh sentral untuk diajak kumpul secara bersama-sama.
Haris menyatakan dalam persoalan itu, pihaknya berpijak pada sisi hukum serta koridor peraturan perundang-undangan yang ada, salah satunya adalah perlindungan kawasan hutan. Hal itu mengingat objek lahan yang statusnya berada dalam kawasan hutan lindung.
"Kita harus menegakkan hukum demi menjaga hutan, namun tanpa mengesampingkan kebutuhan masyarakat. Jika memang masyarakat butuh untuk pengelolaan sawit demi kesejahteraan maka dicarikan solusi sesuai undang undang," jelasnya.
Ia juga menyarankan instansi terkait seperti pemerintah, kehutanan, serta kepolisian menurunkan tim untuk mengumpulkan data yang lengkap serta merunut kembali permasalahan itu dari awal.
Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengungkapkan kepada publik ada oknum-oknum yang menguasai lahan sawit yang notabene berada di dalam kawasan hutan milik negara.
Oknum ini disebut menguasai lahan dengan luas yang bervariasi mulai dari tujuh puluh hektare, dua puluh hektare, hingga paling sedikit tujuh hektare. Mereka juga diduga sebagai agitator yang mengompori serta mendanai warga untuk demo di Padang menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diwacanakan pemerintah.
Agitasi oleh oknum yang berjumlah delapan orang ini dilakukan lantaran khawatir lahan yang mereka kuasai akan diambilalih oleh negara seandainya Proyek Strategis Nasional (PSN) terealisasi.
"Perlu dirunut kembali bagaimana orang-orang itu bisa menguasai lahan hingga puluhan hektare, bagaimana proses peralihannya dulu, bagaimana perizinan, apa kesepakatan, dan hal lain, apakah semua sudah sesuai aturan?," jelasnya.
Setelah data-data lengkap, lanjutnya, pihaknya mendorong pemerintah provinsi serta daerah agar mengeluarkan kebijakan dan tindakan konkret yang tidak merugikan masyarakat.
"Ambil tindakan konkret untuk kesejahteraan masyarakat namun dengan catatan tidak menabrak serta melanggar peraturan dan hukum, kami dari Kemenkumham mempunyai tanggung jawab terhadap masalah Hukum dan HAM," jelasnya.
Haris mengatakan pihaknya terus memantau serta mengawal perkembangan pada persoalan lahan di Air Bangis Pasaman Barat itu sampai sekarang.
Sebelumnya, ratusan warga Air Bangis melakukan aksi demonstrasi selama lima hari berturut-turut di depan Kantor Gubernur Sumbar di Padang hingga akhirnya dipulangkan pada Sabtu (5/8).
Berita Terkait
Kepala BPSDM Kemenkumham beri penguatan kompetensi ASN di Sumbar
Jumat, 27 September 2024 5:09 Wib
Kemenkumham Sumbar sosialisasikan pentingnya perlindungan KI
Selasa, 13 Agustus 2024 15:55 Wib
Lapas Suliki rangkul anak warga binaan peringati Hari Anak Nasional
Minggu, 21 Juli 2024 5:07 Wib
Tim Pora Sumbar perkuat pengawasan orang asing di sektor pendidikan
Rabu, 22 Mei 2024 17:22 Wib
Kemenkumham Sumbar berikan pembinaan Nagari Sadar Hukum di Nagari Limau Gadang Pessel
Rabu, 6 Desember 2023 21:31 Wib
Dukung sosialisasi HAM dan standar Norma pengaturan, Kanwil Kumham Sumbar Hadir sebagai narasumber
Rabu, 22 November 2023 21:17 Wib
3.334 narapidana di Sumbar peroleh remisi HUT Kemerdekaan RI
Kamis, 17 Agustus 2023 19:16 Wib
Dirjen HAM kunjungi Rutan Padang tinjau pelayanan publik
Kamis, 10 Agustus 2023 6:51 Wib