Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik antar negara di Desa Wutung yang menjadi batas wilayah antara Indonesia dan Papua Nugini. Sebagai tindak lanjut kunjungan bilateral Presiden RI Joko Widodo pada Juni lalu untuk membahas kerja sama Indonesia dan Papua Nugini, PLN melakukan pertemuan dengan perwakilan pemerintah Papua Nugini, Jumat, (14/7).
Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo bersama Deputi Perdana Menteri Papua Nugini, John Rosso membahas tindak lanjut terkait rencana pasokan listrik antar negara. Nantinya, PLN akan bekerja sama dengan perusahaan listrik Papua Nugini, PNG Power untuk memasok listrik ke Desa Wutung yang merupakan desa di perbatasan Indonesia - Papua Nugini.
"PLN siap menjalankan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Papua Nugini. Namun lebih dari itu, Papua Nugini bukan hanya sekadar tetangga dekat Indonesia, kita berbagi satu tanah dan harapan yang sama. Indonesia dan Papua Nugini merupakan wujud persahabatan erat yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kedua bangsa," ujar Darmawan.
Darmawan menjelaskan saat ini PLN sendiri memiliki daya mampu terpasang listrik di wilayah Papua yang mencukupi. Memakai jaringan transmisi dan distribusi di wilayah Skouw, Jayapura PLN akan memasok kebutuhan listrik tambahan di dua desa perbatasan tersebut.
“Kita sudah cek, total suplai di wilayah perbatasan sebesar 6 Megawatt (MW) sedangkan demand di Skouw sebesar 1 MW, jadi masih ada ketersediaan pasokan listrik sebesar 5 MW untuk dialiri ke Papua Nugini,” tambah Darmawan.
Secara keseluruhan Sistem Jayapura memiliki Daya Mampu 136,6 MW. Saat ini tercatat, beban puncak Jayapura mencapai 94,6 MW, dengan cadangan daya atau reserve margin sebesar 42 MW atau 44,39%. Dengan peluang cadangan listrik ini, secara jangka panjang PLN juga bisa melistriki wilayah lain di Papua Nugini sesuai dengan kebutuhan.
Sedangkan di Papua Nugini sendiri, saat ini memiliki kapasitas terpasang listriknya secara kumulatif sebesar 1,2 gigawatt (GW). Dibawah naungan PNG Power, seluruh kebutuhan listrik di Papua Nugini dipasok dari PLTA, PLTGU, PLTD, Biomassa dan Tidal Power Plant. Melihat struktur tersebut, Papua Nugini membutuhkan pasokan listrik, khususnya di daerah daerah perbatasan dengan Indonesia.
Deputi Perdana Menteri Papua Nugini, John Rosso menjelaskan hubungan diplomatis antara Indonesia dan Papua Nugini telah terjalin erat lama. Kerjasama ini menjadi salah satu penguat hubungan diplomatis kedua negara dan juga untuk kepentingan rakyat.
"Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri kami menjadi sinyal untuk memperkuat hubungan diplomatis maupun ekonomi kedua negara. Kami sangat ingin menindaklanjuti hal tersebut," ujar John Rosso.
John Rosso juga menjelaskan salah satu tantangan Papua Nugini saat ini adalah pasokan listrik. Tak hanya pasokan saja, namun harga listrik yang mahal. Upaya Papua Nugini untuk bisa menghadirkan pasokan listrik yang andal dan lebih murah dilakukan salah satunya dengan membuka kemitraan dan kerjasama.
"Kami melihat PLN memiliki kompetensi dalam hal ini. Kami menemukan salah satu solusi untuk menjawab persoalan kami yaitu melakukan bisnis dan kemitraan dengan PLN," tegas John Rosso.*
Kolaborasi dengan PNG Power, PLN siap pasok listrik di perbatasan Papua Nugini
PLN menyampaikan Draft MoU dengan PNG Power terkait kerja sama penyediaan tenaga listrik di Papua Nugini, Jumat, (14/7). Kiri ke kanan: Adi Dzulfuat (Direktur Pasifik dan Oseania Kementerian Luar Negeri), Simon Namis (Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia), John Rosso (Deputi Perdana Menteri Papua Nugini), Darmawan Prasodjo (Direktur Utama PLN), Hartanto Wibowo (Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN), Arief Adnan (Minister Counsellor Fungsi Ekonomi KBRI Port Moresby), Yudi Prabangkara (Advisor to Deputy Coordinating Minister for Infrastructure and Technology Kemenko Marvest) (ANTARA/HO-PLN)
