Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi kritikan soal pemberian subsidi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang dinilai kurang tepat sasaran.
Menurut Luhut, kebijakan untuk mendukung adopsi kendaraan listrik itu juga dilakukan banyak negara di dunia, bukan hanya di Indonesia.
“Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini, sudah ada studi yang komprehensif. Jadi saya kira seluruh dunia bukan hanya kita, jadi jangan kita melawan arus dunia juga,” katanya di Jakarta, Selasa.
Luhut pun bersedia menjelaskan manfaat kebijakan terkait pengembangan kendaraan listrik yang tengah dilakukan pemerintah Indonesia.
“Siapa yang berkomentar saya tidak tahu mengenai itu. Siapa yang berkomentar suruh dia datangi saya langsung, biar saya jelasin bahwa tidak benar omongannya,” katanya.
Sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah terkait pemberian subsidi kendaraan listrik. Ia menilai pemberian subsidi bukan solusi masalah lingkungan hidup seperti polusi udara, terlebih ketika pemilik kendaraan listrik adalah kalangan yang tidak memerlukan subsidi.
Anies menyebut emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak (BBM).
“Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil (listrik) memuat orang sedikit,” katanya.
Anies juga menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Anies, pemberian subsidi yang kurang tepat justru hanya akan menambah kemacetan di jalanan.
"Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak, bukan semata-mata mendapatkan perhatian dalam percakapan sosial media," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Subsidi kendaraan listrik dikritik, Luhut: jangan lawan arus dunia
Berita Terkait
Profil Luhut Binsar Pandjaitan, pengemban dua jabatan dari Prabowo
Selasa, 22 Oktober 2024 15:48 Wib
Prabowo tambah jabatan Luhut jadi Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi
Selasa, 22 Oktober 2024 12:02 Wib
Presiden Prabowo angkat Luhut jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional
Senin, 21 Oktober 2024 11:08 Wib
Menko Luhut: Penertiban BBM subsidi pakai AI hemat APBN Rp50 triliun
Minggu, 11 Agustus 2024 21:01 Wib
Luhut Binsar Pandjaitan minta LSM di Indonesia diaudit
Kamis, 8 Juni 2023 21:10 Wib
Luhut: Pemerintah akan larang ekspor LNG untuk bangun industri nasional
Selasa, 30 Mei 2023 17:43 Wib
Luhut: Masalah pertanahan paling penting diselesaikan di IKN
Jumat, 19 Mei 2023 17:10 Wib
Terkait laporan Menko Marves, Haris Azhar: Kami dengan senang hati akan meladeni
Senin, 6 Maret 2023 13:14 Wib