Padang (ANTARA) - Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Padang, Sumatera Barat, meminta pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan perbaikan upah yang lebih layak atau sesuai dengan kondisi saat ini.
"SBSI, Pasoka serta teman-teman buruh lainnya meminta persoalan upah buruh di Sumbar perlu diperbaiki lagi," kata Ketua DPC SBSI Kota Padang Budi Syahrial di Padang, Selasa.
Hal tersebut disampaikan Budi usai beraudiensi dengan pimpinan DPRD Sumbar terkait keluhan para buruh yang bekerja di PT Pelindo Regional II maupun buruh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur.
Pada kesempatan itu, Budi yang juga anggota DPRD Kota Padang tersebut mengingatkan agar tidak ada lagi praktik monopoli di Pelabuhan Teluk Bayur maupun di Teluk Sirih karena saat ini 14 pelabuhan di Tanah Air sudah tidak ada lagi memonopoli tenaga kerja bongkar muat (TKBM).
Artinya, koperasi yang ada sudah boleh melakukan aktivitas bongkar muat dan membuat kesepakatan kerja bersama dengan perusahaan bongkar muat di area pelabuhan.
Usai beraudiensi dengan DPRD, para buruh yang tergabung dari beberapa organisasi tersebut berharap pemerintah daerah, terutama para anggota DPRD segera menindaklanjuti, termasuk pihak Pelindo dan KSOP.
"DPRD Sumbar harus bekerja dengan serius, memanggil Pelindo dan KSOP lalu terapkan aturan yang ada sehingga warga Bungus maupun Teluk Bayur bisa bekerja sesuai aturan yang ada," ujarnya.
Ia mengatakan keluhan dan aspirasi tersebut harus segera ditindaklanjuti pemangku kepentingan terkait, jangan sampai muncul gejolak di tengah masyarakat sebagaimana yang pernah terjadi di Teluk Kabung dan Teluk Bayur.
Keluhan yang disuarakan tersebut harus ditangkap pemerintah sebagai sebuah sinyalemen atau peringatan, bahwa masyarakat di tataran akar rumput mulai resah akibat adanya suatu kebijakan yang dinilai tidak pas sehingga menimbulkan penolakan.
"Yang paling penting ialah mencarikan solusi atas permasalahan ini," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra Datuak Rajo Lelo mengatakan akan menyikapi dan segera membahas berbagai keluhan para buruh bersama pimpinan lainnya khususnya dengan komisi terkait yang membidangi masalah ekonomi.
"Apa harapan masyarakat ini akan kita perjuangkan dan membicarakannya dengan Pelindo dan KSOP," ujarnya.
Serikat buruh Indonesia minta perbaikan upah lebih layak
Para buruh beraudiensi dengan pimpinan DPRD Sumbar, Selasa, (2/5/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
